Jakarta (B2B) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyoroti jabatan penting di pemerintahan daerah diduduki oleh sanak saudara dan kerabatnya sendiri tidaklah pantas. Meski tidak menyebut nama, pernyataan SBY tersebut merujuk pada Gubernur Atut Chosiyah yang hampir seluruh walikota, bupati dan wakil walikota/bupati merupakan sanak saudara dan kerabatnya.

“Meskipun UUD 1945 maupun undang-undang UU tidak  pernah membatasi siapa menjadi apa dalam posisi di pemerintahan. Apakah ayah, ibu, anak, adik itu menduduki posisi-posisi di jajaran pemerintahan, tetapi saya kira kitalah yang mesti memiliki norma batas kepatutan. Yang patut itu seperti apa, yang tidak patut juga seperti apa,” kata Presiden SBY di Istana Merdeka setelah pertemuan dengan Perdana Menteri India Manmohan Singh, Jumat (11/10) petang.

Presiden SBY juga mengingatkan tentang ancaman terhadap kegiatan bisnis dan usaha apabila kekuasaan politik berada di tangan seseorang beserta sanak saudara dan kerabatnya. Pasalnya, kekuasaan tersebut memicu potensi penyimpangan yang sangat besar.

“Kalau melebihi kepatutan, godaan datang dan kekuasaan yang ada di satu orang atau keluarga yang kait-mengait cenderung disalahgunakan. Bangun kehidupan pemerintahan dan bernegara yang baik. Kalau itu wajar, patut, tidak akan membawa keburukan apa pun,” katanya.

Presiden meminta masyarakat lebih aktif untuk menentukan dan mengawasi kekuasaan pemerintah daerahnya. Terlebih lagi ketika kekuasaan politik itu diiringin dengan kepentingan bisnis. “Jangan karena UUD tidak melarang, UU tidak melarang, tapi kita yang memilih pilihan yang patut dan pilihan yang bijak,” katanya.