Surabaya, Jatim (B2B) - Kementerian Koperasi dan UKM menegaskan rencana relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) dalam Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 masih akan dibahas oleh Presiden RI Joko Widodo, seraya memastikan tidak akan mematikan daya saing UKM dan koperasi di tanah air.

"Daftar bidang usaha yang dikeluarkan dari DNI adalah bentuk usulan tim kepada Presiden. Selanjutnya Presiden yang akan mengambil keputusan, tentu akan mendengar usulan dari semua stakeholder," kata Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro Kemenkop dan UKM, RS Hanung Harimba Rachman di Surabaya, Kamis (22/11).

Dia menambahkan instrumen perlindungan bagi UKM sudah jelas, ada pembatasan investasi asing di sektor UKM minimal Rp10 miliar, dan tidak semua bidang usaha UKM bisa dimasuki investasi asing, hanya beberapa jenis usaha itu pun dengan berbagai pertimbangan. 

Diketahui, ada lima bidang usaha UKM yang masuk daftar relaksasi DNI, yaitu industri pengupasan dan pembersihan umbi umbian, warung internet, industri percetakan kain, industri kain rajut khususnya renda dan perdagangan eceran melalui pemesanan pos dan internet.

Menurutnya, relaksasi DNI bidang usaha sektor UKM dilandasi pertimbangan antara lain bidang usaha itu tidak cocok untuk UKM, karena investasi yang dibutuhkan jauh lebih besar dari Rp10 miliar seperti percetakan kain dan impor masih besar.

Terkait warung internet yang juga akan dilepas dari DNI karena saat ini hampir tidak ada lagi investasi di bidang usaha tersebut. Sementara untuk bidang usaha perdagangan eceran melalui pemesanan pos dan internet, pemerintah akan mewajibkan dengan skema kemitraan.

Hanung menekankan pemerintah tetap memberi perlindungan bagi UKM apalagi sektor inilah yang memberikan lapangan kerja terbesar di dalam negeri, dengan kebijakan tersebut, pemerintah juga ingin  menaikkan daya saing para pelaku usaha dengan mengurangi perizinan.