Kemenkop dan UKM Siapkan Regulasi yang Ramah bagi Pengembangan KUKM

Indonesian Govt Set Up Cooperative and SME Policies Benefit the Region

Reporter : Gusmiati Waris
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani


Kemenkop dan UKM Siapkan Regulasi yang Ramah bagi Pengembangan KUKM
PEMERINTAH DAERAH: Menkop UKM Puspayoga [batik biru] menyalami Gubernur DI Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X didampingi Gubernur Bangka Belitung Erzaldi RJ [ke-2 kiri] Foto: Humas Kemenkop UKM]

Pangkalpinang, Babel [B2B] - Pemerintah RI merumuskan regulasi yang ramah bagi dinas-dinas Koperasi dan UKM di daerah untuk mendukung kebijakan pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah di Tanah Air. Regulasi itu akan dirumuskan secara bersama dalam rapat koordinasi nasional (Rakornas) bidang koperasi dan UKM Tahun 2019 di Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung, 2 - 3 Mei 2019.

“Tugas Kementerian Koperasi dan UKM adalah membuat regulasi untuk memudahkan teman-teman di daerah untuk bekerja. Jadi regulasi itu memudahkan bukan mempersulit,” kata Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga saat menyampaikan sambutan pembukaan Rakornas, Kamis (2/5).

Pembukaan Rakornas ditandai dengan pemukulan gong oleh Menkop Puspayoga, yang dihadiri Gubernur Kepulauan Babel Erzaldi Rosman Djohan, Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, Sekretaris Kemenkop dan UKM Rully Indrawan, para pejabat eselon satu Kemenkop UKMI, direktur utama BLU, pejabat eselon dua, dan staf khusus Kemenkop dan UKM, dan para kepala dinas yang membidangi KUMKM seluruh Indonesia.

“Regulasi itu memudahkan pelaku koperasi untuk melaksanakan kegiatan berkoperasi, itu yang saya tekankan pada teman-teman di dinas koperasi,” kata Puspayoga.

Menkop UKM mengatakan tujuan diadakan Rakornas, untuk membangun sinergitas yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah, serta kelompok pemangku kepentingan lainnya. Hal ini untukmempersiapkan landasan lebih kokoh untuk upaya pencapaian RPJPN pada tahap akhir, 2020 -2025, khususnya pembangunan Koperasi dan UMKM.

“Kepada Dinas Koperasi dan UKM seluruh Indonesia berikan masukan kepada kami, karena kementerian ini tidak akan ada apa-apanya tanpa teman-teman di daerah. Kami mohon saran dan masukan untuk kepentingan kita bersama,” kata Menteri Puspayoga.

Penyelenggaraan Rakornas kali ini, memiliki nilai strategis karena tahun ini, tahun terakhir untuk RPJM masa 2015-2019 yang merupakan tahun terakhir dari tahap ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Oleh sebab itu, tema-tema yang diangkat adalah “Sinergi Program dan Kegiatan Pusat dengan Daerah Dalam Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Untuk Bahan Rumusan Perencanaan Strategi Pembangunan KUMKM Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024”.

“Terima kasih teman-teman dinas koperasi dan UKM atas kerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM hingga empat tahun lebih, sehingga program kementerian berjalan dengan baik terutama mengenai reformasi koperasi untuk meningkatkan PDB koperasi. Mudah-mudahan semakin tinggi PDB tentunya semakin tinggi sumbangan ekonomi koperasi terhadap PDB nasional,” tutup Puspayoga.

Momentum Strategis
Sekretaris Kemenkop dan UKM Rully Indrawan menjelaskan bahwa Rakornas ini merupakan salah satu momentum yang sangat strategis dalam rangka melakukan akselerasi pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan UMKM untuk lebih berkualitas yang dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Selain itu lanjut Rully, Rakornas juga merupakan salah satu rangkaian dalam proses perencanaan melalui pola koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sosialisasi dan monitoring, serta evaluasi yang diharapkan dapat menghasilkan sebuah rumusan untuk penyusunan Rencana Strategis Kemenkop dan UKM 2020 - 2024, sehingga dapat berperan serta dalam program pemerintah untuk melakukan pemerataan ekonomi dan pengembangan Koperasi dan UKM.

“Oleh karena itu, dengan pelaksanaan Rakornas ini diharapkan dapat menghasilkan berbagai program dan kebijakan untuk memberikan sumbangsih dalam pembangunan koperasi dan UMKM sehingga mampu mendukung terwujudnya pemerataan pembangunan perekonomian nasional,” kata Rully dalam laporannya.

Tuan Rumah
Gubernur Kepulauan Babel Erzaldi Rosman Djohan mengaku senang daerahnya dipilih sebagai tuan rumah Rakornas 2019 oleh Kemenkop dan UKM, yang akandimanfaatkan dengan baik untuk mempelajari bagaimana membangun sebuah sinergitas antara pemangku kepentingan di daerah dalam mendukung pengembangan koperasi dan UKM sebagai sumber ekonomi yang potensial.

“Kami ingin koperasi kami lebih maju dan berkembang, karena kami menganggap event ini sangat bermanfaat bagi kami, dan kami ingin belajar lagi dari semuannya yang hadir terutama mereka yang sudah lama berkecimpung di bidang koperasi dan UKM,” kata Erzaldi.

Menurutnya, Rakornas akan menjadi momentum untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Babel, karena tema Rakornas sejalan dengan visi dan misi Babel, yaitu mengedepankan peran koperasi dan UKM sebagai pilar utama perekonomian masyarakat sesuai visi pertama Babel yang mengembangkan potensi ekonomi lokal berbasis agribahari.

Gubernur Erzaldi telah melakukan terobosan sebagai proses transformasi yang menjadi bagian  dari strategi pembangunan daerah, yakni dari sektor pertambangan ke sektor pariwisata. Hal ini dibuktikan dengan pengajuan rencana pembangunan tiga kawasan ekonomi khusus (KEK) berbasis Pariwisata oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat sehingga Babel akan menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki tiga KEK sekaligus.

“Babel akan paling banyak KEK pariwisata di dunia. Ada tiga yang lokasinya tidak jauh, salah satunya di Tanjung Gunung seluas 300 hektar, mengandalkan pantai dan pulau-pulau kecil. Babel terdiri dari lebih seribu pulau, 555 pulau baru dinamai, 50 pulau baru dihuni. Jadi masih ada kesempatan untuk eksplorasi," kata Gubernur Erzaldi [Adv]

Pangkalpinang of Bangka Belitung [B2B] - The Indonesian government formulates policies that are in favor of interests. The policies will be formulated at the 2019 national coordination meeting in Pangkal Pinang, the capital of Bangka Belitung province, 2 to May 3rd, 2019.

"The Cooperatives and SMEs Ministry has the duty to make regulations for interests of cooperatives and SME entrepreneurs to develop business potential in the regions," said Minister of Cooperatives and SMEs Puspayoga in his remarks while opened the coordination meeting here on Thursday [May 2].

It was attended by the Bangka Belitung Governor Erzaldi Rosman, Yogyakarta Governor Sri Sultan Hamengku Buwono X, Secretary of the Ministry of Cooperatives and SMEs, Rully Indrawan; first and second echelon officials in the ministry, and related officials.

"Central government policies will support cooperatives and SME entrepreneurs throughout the country to develop their businesses," Puspayoga said.

Puspayoga said the purpose of the meeting was to build synergies between the central to support the achievement of the 2020-2025 long-term development planand regional governments and stakeholders.

"I ask for advice, criticism and support to support the interests of cooperatives and SMEs, the central government in Jakarta cannot do anything without support of regional government," Minister Puspayoga said.

The coordination meeting was strategic for Indonesia, as the last year of the Joko Widodo administration, 2014 to 2019 period.

"On behalf of the central government, I thank you for the cooperation of the regional government for more than four years, so the ministry program went smoothly, especially cooperative reform to increase gross domestic income. We expect higher gross domestic income from cooperatives in the coming years," Puspayoga said.

Strategic Momentum
Secretary of the Ministry of Cooperatives and SMEs, Rully Indrawan said strategic momentum to accelerate the growth and development of integrated and sustainable cooperatives and SMEs.

In addition, said Indrawan, coordination meetings in Pangkalpinang as the series of planning processes through coordination, integration, synchronization, socialization and monitoring, and evaluation to produce formulation of cooperative and SME development policies 2020 - 2024.

The coordination meeting is expected to produce various programs and policies to fully support the development of Indonesian cooperatives and SMEs to create equitable national economic development," Indrawan said.