INDONESIA menamai perairan di zona ekonomi eksklusif yang tumpang tindih dengan klaim China terhadap Laut Cina Selatan sebagai Laut Natuna Utara, sebagai pernyataan kedaulatan Indonesia yang memicu kegusaran Beijing.

Keputusan yang diumumkan pada Jumat oleh Kementerian Kelautan telah berlaku sejak pertengahan 2016 dan sangat penting bagi penegakan hukum di laut dan mengamankan zona ekonomi eksklusif Indonesia, kata Arif Havas Oegroseno, deputi bidang kedaulatan maritim.

Oegroseno mengatakan penamaan Laut Natuna Utara bertujuan mengurangi kebingungan dan sudah digunakan oleh industri minyak dan gas di kawasan perairan tersebut.

Juru bicara kementerian luar negeri China mengatakan pada sebuah konferensi pers reguler bahwa "penggantian nama seperti dikatakan Indonesia sama sekali tidak masuk akal."

"Kami berharap negara-negara yang terkait dapat bekerja sama dengan China untuk mencapai tujuan bersama dan bersama-sama menjunjung tinggi situasi di Laut China Selatan," katanya.

China mengklaim sebagian besar Laut China Selatan, sehingga memicu perselisihan dengan banyak negara di kawasan Asia Tenggara, dan telah melakukan reklamasi lahan dan pembangunan terumbu dan atol yang luas untuk mendukung klaimnya.

Indonesia tidak memiliki perselisihan teritorial dengan China, namun sembilan garis putus-putus yang ditetapkan Beijing, yang menandakan klaimnya, tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif yang diakui secara internasional dari pulau-pulau di Natuna.

"Peta Indonesia memiliki koordinat, tanggal dan data yang jelas, dan pemerintah tidak akan bernegosiasi dengan negara lain yang membuat klaim yang tidak konvensional ... termasuk mereka yang bersikeras pada peta sembilan garis putus-putus," kata Oegroseno seperti dikutip Associated Press yang dilansir MailOnline.