Jakarta (B2B) - Kebijakan moratorium penyaluran dana bergulir LPDB KUMKM sejak Oktober hingga Maret 2018 mengakibatkan dukungan modal usaha Kementerian Koperasi dan UKM kepada KUMKM melalui LPDB KUMKM masih sangat minim. Hingga Oktober 2018, dana bergulir yang disalurkan LPDB hanya Rp38,5 miliar dari target 2018 sebesar Rp1,2 triliun atau 3,21% sementara kredit macet atau non performing loan (NPL) sebesar 0,7%.

"Moratorium mengharuskan badan layanan umum seperti LPDB-KUMKM harus melakukan penataan dan verifikasi ulang seluruh dokumen pengajuan yang masuk sejak 2015. Tanpa perbaikan, tata kelola dikhawatirkan muncul kembali kasus hukum seperti yang terjadi sebelumnya," kata Braman Setyo kepada pers di Jakarta, belum lama ini.

Braman Setyo mengakui hingga saat ini ada 1.170 proposal pengajuan dana bergulir kepada LPDB-KUMKM dari UKM, koperasi, dan lembaga keuangan nonbank, namun setelah verifikasi diikuti pemantauan dan pemeriksaan langsung kepada pihak yang mengajukan proposal, dan yang tidak memenuhi persyaratan ditolak.

"Ada di antara proposal pengajuan yang saat ini sudah tidak ada lagi kegiatan usaha baik itu dari UKM, koperasi maupun lembaga keuangan non bank dinyatakan tidak memenuhi syarat," katanya.

Kondisi tersebut yang menjadi alasan utama penataan ulang mekanisme, infrastruktur hingga verifikasi data sehingga harus dilakukan moratorium selama enam bulan. Saat ini 41 proposal dinyatakan memenuhi kriteria dan layak mendapatkan dana bergulir, terdiri atas 26 pengajuan dengan pola syariah, dan 15 pola konvensional.

"Saat ini ada 41 calon mitra debitur yang sedang di-review, secara keseluruhan cukup baik dari 1.170 proposal yang masuk. LPDB-KUMKM sangat serius memilih dokumen proposal yang layak mendapatkan dana bergulir karena memang berkualitas. Mereka hampir dipastikan akan menerima dana bergulir," kata Braman Setyo.