Bakal Caleg: 1.327 Lolos Verifikasi KPU, 4.701 Berkas Dikembalikan
MPs Candidates: 1327 Passed Verification Election Commission, 4,701 Files Restored
Reporter : Rizki Saleh
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Novita Cahyadi
 b & k.jpg)
Jakarta (B2B) - Sebanyak 1.327 bakal calon legislatif memenuhi syarat verifikasi administrasi untuk mengikuti Pemilu Legislatif 2014. Ada 4.701 orang dinyatakan tidak memenuhi syarat dari total 6.577 bakal calon legislatif yang didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Verifikasi dilakukan sejak 22 April hingga 6 Mei 2013.
Ketua KPU, Husni Kamil Malik mengatakan hampir 80% dokumen persyaratan administrasi yang ditetapkan sesuai Peraturan KPU Nomor 7/2013 yang diubah menjadi PKPU Nomor 13/2013 tidak memenuhi syarat.
"Partai politik diberi waktu melengkapi kekurangan dan memperbaiki berkas pencalonan hingga 22 Mei 2013. Semua partai politik memasukkan berkas administrasi yang belum lengkap, sehingga KPU menyatakan tidak memenuhi syarat," kata Husni kepada pers di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (7/5).
Hadir dalam kesempatan tersebut para Anggota KPU antara lain Hadar Nafis Gumay, Sigit Pamungkas, Arif Rahman Hakim dan Anggota Badan Pengawas Pemilu, Nelson Simanjuntak.
"Kami tidak mau lagi proses yang tertutup atau seperti membeli kucing dalam karung, KPU ingin mengembangkan prinsip-prinsip keterbukaan," ungkap Husni Kamil Manik.
Masa perbaikan kelengkapan administratif bakal calon legislatif DPR dilakukan selama 14 hari, mulai Rabu (8/5) hingga 22 Mei, dengan harapan partai politik dapat melengkapi semua persyaratan administratif tersebut.
Jakarta (B2B) - A total of 1,327 members of parliament (MP) candidates are eligible to participate in the administrative verification of the legislative elections of 2014. There are 4,701 people declared ineligible from the total 6,577 legislative candidates who registered with the Election Commission. Verification carried out since 22 April to 6 May 2013.
Chairman of the Commission, Husni Kamil Malik said almost 80% administrative requirements document established under Commission Regulation No. 7/2013 were converted into PKPU No. 13/2013 are not eligible.
"Political parties are given the opportunity to complement the shortcomings and fix file nomination until May 22, 2013. All political parties include administrative records are not complete, so that the KPU declared ineligible," said Husni told reporters at Sahid Hotel, Jakarta, Tuesday (7/5).
Present at the occasion of the KPU Members include Hadar Nafis Gumay, Sigit Pamungkas, Arif Rahman Hakim and Election Supervisory Board Member, Nelson Simanjuntak.
"We do not want anymore or closed process like buying a cat in a sack, KPU wants to develop the principles of openness," said Husni Kamil Manik.
Improvement of administrative completeness time legislative candidates DPR conducted for 14 days, starting Wednesday (8/5) until May 22, with hopes of a political party can complete all the administrative requirements.
