Prakosa: 3 Direksi BUMN Akui Anggota DPR Minta Jatah Hingga 5%
Prakosa: 3 BODs of State Enterprises Admit House Members Ask for Levies up to 5%
Reporter : Reza Syariati
Editor : Ismail Gani
Translator : Intan Permata Sari
 besar.jpg)
Jakarta (B2B) - Badan Kehormatan (BK) DPR telah meminta keterangan tiga direksi BUMN. Mereka menyatakan anggota DPR diduga memeras dengan meminta jatah hingga 5% dari Penyertaan Modal Negara (PMN) yan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Ada yang minta 1%, ada di atas 1% bahkan ada yang sampai 5%," kata Ketua BK DPR M Prakosa saat menggelar konferensi pers di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/11).
Persentase dana PMN tersebut, kata Prakosa, diperolehnya setelah meminta agar para direksi itu membuktikan pesan singkat yang diterima direksi BUMN dari para anggota dewan.
"Tadi dikatakan ada sejumlah pesan singkat yang cukup banyak kepada direksi dan dirut (dari anggota DPR). Kami tanyakan apakah ada? Lalu mereka bilang jika memang diperlukan, nanti akan ditunjukkan," ungkap Prakosa.
Dahlan Iskan
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan membeberkan BUMN yang mendapatkan suntikan dari APBN berupa PMN pada 2012 menjadi sasaran pemerasan anggota DPR.
Adapun beberapa BUMN yang pernah diminta untuk memberikan 'upeti' kepada anggota DPR antara lain PT Merpati Nusantara Indonesia dan PT PAL.
Berdasarkan dokumen Kementerian BUMN, Menteri BUMN melalui surat No. S-579/MBU/2011 tanggal 31 Oktober 2011 telah menyampaikan usulan kepada Menteri Keuangan tentang alokasi dana PMN untuk BUMN strategis Tahun Anggaran 2012.
Usulannya antara lain PT PAL Indonesia mendapatkan PMN sebesar Rp600 miliar, PT Merpati Nusantara Airlines Persero Rp200 miliar, PT Garam Persero Rp100 miliar, PT Pindad Persero Rp300 miliar, PT Dirgantara Indonesia Persero Rp400 miliar, PT Industri Kapal Indonesia Persero Rp200 miliar, dan PT Kertas Leces Persero Rp200 miliar.
Dahlan juga membenarkan bahwa Merpati Nusantara, Pindad, serta PT PAL pernah dimintai jatah oleh anggota dewan. "Makanya proses (persetujuan) lambat," tuturnya.
Jakarta (B2B) - Honorary Council of House of Representatives (DPR) has asked for testimonies from three boards of director of state enterprises. They state that members of the House are allegedly extorting State Capital Participation up to 5% from State Budget and Expenditure.
“Some of them ask for 1%, and some even ask for up to 5%,” says Chair of Honorary Council, M Prakosa, in a press conference in DPR office, Jakarta on Tuesday (20/11).
He receives the fund percentage, says Prakosa, after asking the directors to prove short messages that they get from the House members.
“They said that there were a number of text messages sent to the directors and CEOs (from House members). We ask them if there was any, they said that if necessary, they would show it,” says Prakosa.
Dahlan Iskan
Previously, Minister of State-Owned Enterprise, Dahlan Iskan, explained that state companies receiving fund from Stat Budget and Expenditure in the form of state capital participation in 2012, become targets of extortion by House members.
Some state companies once asked for levies for House members are PT Merpati Nusantara Indonesia and PT PAL. Based on document of Ministry of SOE, Minister of SOE, through Letter No: S-579/MBU/2011 dated October 31, 2012, has proposed ideas to Ministry of Finance on fund allocation for capital participation for strategic state-owned enterprise in the budget year of 2012.
The proposals are that PT PAL Indonesia receives Rp600 billion capital, PT Merpati Nusantara Airlines Persero receives Rp200 billion, PT Garam Persero receives Rp100 billion, PT Pindad Persero receives Rp300 billion, PT Dirgantara Indonesia Persero receives Rp400 billion, PT Industri Kapal Indonesia Persero receives Rp200 billion, and PT Kertas Leces Persero receives Rp200 billion.
Dahlan also confirmed that Merpati Nusantara, Pindad, and PT PAL once were extorted by House members. “It slows the (approval) process,” he said.
