Banyuwangi, Jatim (B2B) - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi di Provinsi Jawa Timur mengembangkan ´Warung Pintar sistem pembayaran Cashless´ dan Pesantrenpreneur untuk mendukung ekonomi kerakyatan, mendorong lahirnya juragan bisnis baru dan ´santri wirausahawan´ untuk menyikapi revolusi industri 4.0 dengan melibatkan banyak pihak seperti  Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) untuk mendukung pembiayaan koperasi dan UKM serta GoPay, PayTren dan OVO untuk pembayaran tanpa uang tunai atau cashless payment system.

Hal itu dikemukakan oleh Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas pada sosialisasi dan bimbingan teknis dana bergulir yang digelar oleh LPDB-KUKM di Banyuwangi selama dua hari, 27 - 28 Januari. Target Banyuwangi didukung Direktur Utama LPBD-KUMKM, Braman Setyo dengan melibatkan lembaga perantara seperti koperasi, modal ventura, dan multi finance untuk mendukung pembiayaan Warung Pintar dan Pesantrenpreneur Banyuwangi menjadi ´juragan baru´ di seluruh kabupaten berjuluk Bumi Blambangan. 

"Banyuwangi mengapresiasi kegiatan LPDB-KUMKM di sini karena saat ini pemerintah kabupaten tengah tancap gas dalam program membangun para pelaku usaha kecil dan StartUp di Banyuwangi. Kami sedang gencar membumikan dari Revolusi Industri 4.0 secara nyata di lapangan," kata Bupati Azwar Anas.

Dia mengakui dengan segala keterbatasan yang ada, koperasi dan UMKM Banyuwangi harus kolaborasi dengan banyak pihak untuk melahirkan lebih banyak juragan bisnis, salah satunya dengan LPDB dalam hal pembiayaan bagi UMKM dan bisnis Startup.

"Dalam hal pemasaran, Pemkab kolaborasi dengan GoJek untuk layanan pesan makanan via GoFood melalui pembayaran GoPay atau PayTren dan OVO. Jadi warga yang buka kedai makanan dan minuman tidak perlu repot lagi buka lapak, karena bisa melakukan pemasaran dan penjualan secara online," kata Azwar Anas.

Braman Setyo menambahkan LPDB-KUMKM membuka dua skema pembiayaan bagi UMKM, yakni konvensional dengan kisaran bunga antara 4,5% hingga 7% per tahun, dan syariah dengan sistem bagi hasil 70 berbanding 30.

“Kalau memang UKM (konvensional) sudah punya legalitas atau badan hukum bisa langsung mengajukan, tapi kalau belum punya, bisa mengajukan melalui lembaga perantara,” kata Braman S.

Dia mengharapkan para pelaku usaha pemula atau startup dapat membawa banyak manfaat dan informasi yang berguna untuk mengakses dana bergulir LPDB-KUMKM bagi pengembangan bisnisnya. 

"Diharapkan dari kegiatan ini nantinya ada wirausaha pemula yang bisa mendapatkan akses permodalan melalui program ini baik secara langsung dari Kementerian Koperasi dan UKM, LPDB-KUMKM maupun program dana bergulir yang disalurkan melalui lembaga perantara mitra LPDB-KUMKM," kata Braman S.

Direktur Bisnis LPDB-KUMKM Krisdianto Sudarmono mengatakan kegiatan sosialisasi juga merupakan upaya mewujudkan tujuan pemerintah dalam rangka pengembangan kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja baru, dengan memberikan edukasi kepada pelaku usaha UMKM dalam hal akses permodalan. 

"Diharapkan dari kegiatan ini nantinya ada wirausaha pemula yang bisa mendapatkan akses permodalan melalui program ini baik secara langsung dari Kementerian Koperasi dan UKM, LPDB-KUMKM maupun program dana bergulir yang disalurkan melalui lembaga perantara mitra LPDB-KUMKM," kata Kristidianto S yang bertindak selaku ketua panitia sosialisasi dan Bimtek di Banyuwangi.

Tampak hadir Kepala Dinas Koperasi dan UKMK Provinsi Jawa Timur, Mas Purnomo Hadi; Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Banyuwangi, Alief Rachman Kartiono; Direktur Pembiayaan Syariah LPDB-KUMKM Jaenal Aripin; dan Direktur Pengembangan Usaha LPDB KUMKM, Iman Pribadi.