OMBUDSMAN RI (ORI) pada Jumat menyatakan bahwa hukuman tembak mati terpidana mati kasus narkoba pada tahun lalu terhadap seorang warga Nigeria seharusnya tidak dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan atau maladministrasi.

Terpidana mati Humphrey Jefferson termasuk di antara empat orang yang dieksekusi mati oleh regu tembak di Nusa Kambangan pada 29 Juli 2016. 10 terpidana mati lainnya juga dijadwalkan dieksekusi pada saat yang bersamaan namun diberi penangguhan hukuman pada saat-saat terakhir menjelang eksekusi tanpa penjelasan.

Ketua ORI Ninik Rahayu mengatakan eksekusi mati seharusnya tidak dilakukan sementara permintaan grasi Jefferson masih berlangsung. Eksekusi tersebut tergolong lalai, diskriminatif dan menunjukkan terjadi 'maladministrasi' oleh Kejaksaan Agung, yang mengawasi eksekusi, katanya.

Pengacara Ricky Gunawan mengatakan laporan Ombudsman "menegaskan tuduhan kami bahwa Kejaksaan Agung telah melanggar hukum."

Ninik Rahayu juga menuding Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lalai karena tidak menyampaikan permintaan judicial review Humphrey Jefferson ke Mahkamah Agung (MA) dan direkomendasikan agar diselidiki oleh pengadilan tinggi.

Kejaksaan Agung memiliki waktu 60 hari untuk menanggapi ORI. Laporan ORI dapat diteruskan  kepada DPR dan Presiden Joko Widodo.

Indonesia menerapkan memiliki hukuman mati atas kejahatan narkoba dan pelaku perdagangan manusia dapat dijatuhi hukuman mati. Lebih dari 150 orang dinyatakan sebagai terpidana mati, sebagian besar karena kejahatan narkoba.

Sebanyak 18 orang terpidana mati karena kasus narkoba, sebagian besar warga asing, telah dieksekusi sejak Jokowi berkuasa pada akhir 2014. Dalam wawancara dengan media asing pada tahun lalu, dia mengatakan bahwa orang Indonesia dapat menerima hukuman mati pada tahun-tahun mendatang. Namun dia belum mengumumkan langkah ke arah itu seperti dikutip Associated Press yang dilansir MailOnline.