KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Sabtu [16/3] menetapkan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan [PPP] Muhammad Romahurmuziy sebagai tersangka kasus suap.

Muhammad Romahurmuziy menjadi tersangka menerima suap terkait kasus penempatan jabatan eselon dua dan tiga di Kementerian Agama RI, kata Wakil Ketua KPK kepada pers, Sabtu.

Romahurmuziy ditangkap pada hari Jumat, hanya beberapa pekan menjelang pemilihan legislatif dan presiden [Pileg dan Pilpres] pada 17 April, dan politisi PPP ini mendukung calon petahana, Joko Widodo, menjadi presiden periode kedua.

Mencermati bahwa 60 persen kasus yang ditangani oleh KPK terkait dengan politik, Laode Syarif mengingatkan masyarakat dalam pemilihan menjelang pemilu bahwa mereka harus "memilih mereka yang jujur."

Sebagai bagian dari penyelidikan suap, KPK telah menyita barang bukti uang senilai Rp156,8 juta [US$ 11.000].

Dalam surat tulisan tangan yang dibagikan kepada media, Romahurmuziy mengatakan ia dijebak dan bahwa kasus itu bermotivasi politik.

"Ini adalah risiko menjadi juru bicara koalisi yang ingin membuat Indonesia dipimpin oleh seorang nasionalis, pemimpin agama yang moderat," tulisnya dalam surat itu.

KPK mengatakan penyelidikannya mematuhi undang-undang anti-korupsi.

PPP, yang menguasai 7% suara di parlemen, diperkirakan akan membentuk suara Muslim konservatif untuk petahana Jokowi, yang kepercayaan agamanya telah diserang oleh lawan.

Kasus ini tidak akan mempengaruhi elektabilitas Widodo, kata manajer kampanye presiden Erick Thohir dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat, sambil mendesak orang-orang untuk menghormati praduga tak bersalah selama proses hukum.

Beberapa jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan Widodo memegang keunggulan dua digit atas penantangnya, pensiunan jenderal Prabowo Subianto, seperti dikutip Reuters yang dilansir MailOnline.