Menteri Dilarang Pakai Penerbangan `First Class`, Maksimal `Business Class`

Ministers are Forbidden in First Class Flights, Business Class Maximum

Reporter : Gatot Priyantono
Editor : Ismail Gani
Translator : Novita Cahyadi


Menteri Dilarang Pakai Penerbangan `First Class`, Maksimal `Business Class`
Foto: smh.com.au

Jakarta (B2B) - Pemerintah berusaha menekan anggaran perjalanan dinas di kementerian, salah satunya dengan melarang para menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) untuk menggunakan penerbangan kelas satu (first class) dalam perjalanan dinas di dalam negeri maupun ke mancanegara. Tujuannya, menekan anggaran dinas tahun depan yang melonjak hingga Rp32 triliun.

"Anggaran perjalanan dinas akan dipotong untuk menghemat anggaran. Cukup signifikan. Tunggu angkanya nanti ya. Menteri nanti tidak boleh memakai penerbangan first class dalam perjalanan dinas," kata Menteri Keuangan, Chatib Basri di kantor Kementerian Keuangan, Senin (21/10).

Larangan perjalanan dinas dengan fasilitas first class berlaku untuk penerbangan domestik maupun penerbangan internasional.

"Para menteri hanya boleh memakai penerbangan business class, termasuk saya tentunya," ungkap Chatib Basri yang menolak menjelaskan kenaikan anggaran perjalanan dinas menteri secara detail.

Jakarta (B2B) - The government is trying to reduce the budget travel in ministries, one of them by prohibiting ministers of United Indonesia Cabinet (KIB) using first-class flights for official travel within the country or abroad. The goal, to reduce business travel budgets next year that increase to Rp32 trillion.

"The budget official travel will be cut to save the state budget. Quite significantly. Wait numbers later. The Ministers later should not be in first class flight Minister of of Finance, Chatib Basri said at the Ministry of Finance, on Monday (21/10).

Ban official travel with first class facilities, applies to domestic flights and international flights.

"Ministers should only be uses business class flights, including me of course," said Chatib Basri who refused to explain the increase in official travel budget ministers a detailed.