Tekanan Pemerintah Berhasil Paksa Freeport Lepas Saham Mayoritas

Freeport to Cut Stake in Indonesia Mine after Gov`t Pressure

Editor : Ismail Gani
Translator : Novita Cahyadi


Tekanan Pemerintah Berhasil Paksa Freeport Lepas Saham MayoritasCEO Freeport-McMoRan Richard Adkerson (kiri) berbincang dengan Menkeu Sri Mulyani Indrawati dan Menteri ESDM Ignasius Jonan (Foto: Associated Press/MailOnline)

PEMERINTAH Indonesia mengizinkan Freeport-McMoRan untuk terus mengoperasikan tambang emas dan tembaga raksasa setelah perusahaan dari AS tersebut menyatakan setuju pada Selasa untuk menyerahkan kepemilikan mayoritas atas perusahaan tersebut.

Menteri Energi dan Mineral Indonesia Ignasius Jonan mengatakan kepada pers bahwa Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. yang berbasis di Arizona dapat mengoperasikan tambang tersebut di Papua timur sampai 2041 di bawah pengaturan baru dengan pemerintah.

Rincian berikutnya masih dibahas lebih lanjut, namun hal itu membuka jalan untuk mengakhiri perselisihan panjang antara Freeport dan Indonesia yang mengurangi produksi tambang Grasberg dalam beberapa bulan terakhir.

CEO Freeport-McMoRan Richard Adkerson mengatakan pada konferensi pers di Jakarta bahwa Freeport telah membuat 'konsesi utama" kepada pemerintah Indonesia.

Kedua belah pihak terlibat perselisihan sejak keluarnya Peraturan Presiden tahun 2012 yang menetapkan batas 49 persen pada kepemilikan asing atas perusahaan yang menerbitkan lisensi pertambangan baru. Investor asing dengan kepemilikan lebih besar dari 49 persen diminta menjual saham ke perusahaan milik negara atau perusahaan swasta milik swasta.

"Upaya negosiasi telah dilakukan semaksimal mungkin," kata Jonan.

Freeport-McMoRan saat ini memiliki sekitar 90 persen tambang Grasberg dan sisanya dimiliki oleh pemerintah Indonesia.

Tambang di Papua, telah menjadi sasaran demonstrasi oleh warga Papua yang menolak kekayaan sumber daya alam di kawasan yang dieksplorasi oleh AS dan Indonesia.

Selain mengurangi kepemilikan saham, Menteri Jonan mengatakan bahwa Freeport setuju untuk mengubah perjanjian awalnya yang ditandatangani dengan pemerintahan rezim Soeharto pada 1991 menjadi lisensi pertambangan baru. Perjanjian awal berakhir pada 2021.

Freeport juga akan meningkatkan investasinya dalam pembangunan smelter di Indonesia, memenuhi permintaan utama pemerintah, yang menginginkan negara mendapatkan nilai lebih dari sumber mineralnya di Papua.

Adkerson mengatakan kontrak asli pada 1991 dengan pemerintah Indonesia tetap berlaku sampai semua rincian diselesaikan seperti dikutip Associated Press yang dilansir MailOnline.

INDONESIA is allowing Freeport-McMoRan to continue operating a giant gold and copper mine after the U.S. company agreed Tuesday to relinquish majority ownership of it.

Indonesian Energy and Minerals Minister Ignasius Jonan told a news conference that Phoenix, Arizona-based Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. could operate the mine in easternmost Papua until 2041 under a new arrangement with the government.

Details are still to be worked out, but it paves the way to end a lengthy dispute between Freeport and Indonesia that reduced the Grasberg mine's production in recent months.

Freeport-McMoRan CEO Richard Adkerson told the news conference in Jakarta that Freeport had made a "major concession" to the Indonesian government.

The two sides have been on a collision course since a presidential regulation in 2012 imposed a limit of 49 percent on foreign ownership of companies issued new mining licenses. Foreign investors with ownership greater than 49 percent were required to sell shares to state-owned enterprises or privately owned Indonesian companies.

"Negotiation efforts have been made to the maximum," Jonan said.

Freeport-McMoRan currently owns about 90 percent of the Grasberg mine and the rest is owned by the Indonesian government.

The mine in Papua, where a separatist movement simmers, has been the target of protests by Papuans who resent the region's mineral wealth being exploited by the U.S. and Indonesia.

Apart from reduced ownership, Jonan said Freeport agreed to convert its original agreement signed with the government of former dictator Suharto in 1991 to a new mining license. The original agreement expires in 2021.

Freeport will also increase its investment in smelting in Indonesia, fulfilling a key demand of the government, which wants the country to get greater value from its mineral resources.

Adkerson said the original 1991 contract with the Indonesian government remains in force until all details are settled.