PEMERINTAH Indonesia mengizinkan Freeport-McMoRan untuk terus mengoperasikan tambang emas dan tembaga raksasa setelah perusahaan dari AS tersebut menyatakan setuju pada Selasa untuk menyerahkan kepemilikan mayoritas atas perusahaan tersebut.

Menteri Energi dan Mineral Indonesia Ignasius Jonan mengatakan kepada pers bahwa Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. yang berbasis di Arizona dapat mengoperasikan tambang tersebut di Papua timur sampai 2041 di bawah pengaturan baru dengan pemerintah.

Rincian berikutnya masih dibahas lebih lanjut, namun hal itu membuka jalan untuk mengakhiri perselisihan panjang antara Freeport dan Indonesia yang mengurangi produksi tambang Grasberg dalam beberapa bulan terakhir.

CEO Freeport-McMoRan Richard Adkerson mengatakan pada konferensi pers di Jakarta bahwa Freeport telah membuat 'konsesi utama" kepada pemerintah Indonesia.

Kedua belah pihak terlibat perselisihan sejak keluarnya Peraturan Presiden tahun 2012 yang menetapkan batas 49 persen pada kepemilikan asing atas perusahaan yang menerbitkan lisensi pertambangan baru. Investor asing dengan kepemilikan lebih besar dari 49 persen diminta menjual saham ke perusahaan milik negara atau perusahaan swasta milik swasta.

"Upaya negosiasi telah dilakukan semaksimal mungkin," kata Jonan.

Freeport-McMoRan saat ini memiliki sekitar 90 persen tambang Grasberg dan sisanya dimiliki oleh pemerintah Indonesia.

Tambang di Papua, telah menjadi sasaran demonstrasi oleh warga Papua yang menolak kekayaan sumber daya alam di kawasan yang dieksplorasi oleh AS dan Indonesia.

Selain mengurangi kepemilikan saham, Menteri Jonan mengatakan bahwa Freeport setuju untuk mengubah perjanjian awalnya yang ditandatangani dengan pemerintahan rezim Soeharto pada 1991 menjadi lisensi pertambangan baru. Perjanjian awal berakhir pada 2021.

Freeport juga akan meningkatkan investasinya dalam pembangunan smelter di Indonesia, memenuhi permintaan utama pemerintah, yang menginginkan negara mendapatkan nilai lebih dari sumber mineralnya di Papua.

Adkerson mengatakan kontrak asli pada 1991 dengan pemerintah Indonesia tetap berlaku sampai semua rincian diselesaikan seperti dikutip Associated Press yang dilansir MailOnline.