Mataram, NTB [B2B] - Kementerian Koperasi dan UKM RI menyiapkan anggaran sekitar Rp53 miliar untuk melakukan revitalisasi 53 pasar rakyat pada 2019, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah RI menargetkan merevitalisasi 779 unit pasar rakyat di 389 kabupaten/kota selama 2003 - 2018, dan 31 pasar rakyat di antaranya barada di Provinsi Nusa Tenggara Barat [NTB].

Menteri Koperasi dan UKM, AAGN Puspayoga mengatakan mendapat instruksi dari Presiden RI Joko Widodo untuk memperbesar kuota program revitalisasi pasar rakyat bagi pedagang kecil di seluruh Indonesia, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 

"Kemenkop UKM menyediakan anggaran Rp53 miliar untuk revitalisasi 53 pasar rakyat tahun ini. Jumlah itu meningkat dari tahun lalu yang hanya berjumlah 51 unit. Setiap unit pasar dianggarkan Rp950 juta yang bersumber dari dana tugas pembantuan," kata Menkop Puspayoga kepada pers di Mataram, Selasa [2/4].

Menurutnya, 53 unit pasar rakyat ditarget Kemenkop UKM karena telah memenuhi persyaratan seperti ada surat tanah dan meningkatkan kapasitas pedagang pasar rakyat mengembangkan usahanya.

“Perlu diketahui 53 unit pasar rakyat itu yang sudah penuni syarat, kalau 1000 bisa kita bangun. Syaratnya tanah resmi dan tidak jauh dari pedagang aslinya, karena pengalaman saya pindahkan pedagang ke pasar baru itu gak gampang, sulit juga,” ujar Puspayoga usai peresmian Pasar Karang Bayan di Kabupaten Lombok Barat, NTB.

Pasar Karang Bayan di Desa Karang Bayan menempati tanah milik pemerintah daerah dengan total luas 1000 m2. "Manfaatkan dengan baik. Jaga kebersihan khususnya drainase agar pasar tidak bau. Kalau di Bali pasar tradisional banyak dikunjungi turis, misal pasar Sindhu Sanur,” harap Puspayoga.