Tarakan, Kaltara (B2B) - Pemerintah RI mengalokasikan dana bergulir pola syariah pada 2019 sebesar Rp525 miliar, untuk mempercepat penyerapan dana tersebut maka Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) akan prioritaskan penyalurannya melalui Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sekunder sekaligus menguatkan lembaga keuangan di desa yang selama ini belum tersentuh program Apex KSPPS.

Direktur Pembiayaan Syariah LPDB-KUMKM Jaenal Aripin mengatakan koperasi sekunder yang selama ini belum terbina dengan baik, sesuai instruksi dari Komite Ekonomi dan Industri Nasional atau KEIN agar ada program keberpihakan sektor keuangan di desa, maka dana bergulir syariah yang menjadi pilot project.

Menurutnya, ke depan tengah diupayakan KSPPS sekunder menjadi holding bagi KSPPS primer guna mengatasi masalah kekurangan likuiditas KSPPS. Dikatakan KSPPS mengalami keterbatasan modal karena selama ini sumber modal lebih banyak mengandalkan dari anggota.

“Koperasi sekunder itu juga menguatkan lembaga keuangan di desa. Jadi nanti lewat sekunder-sekunder itu yang akan menguatkan primer-primer, termasuk juga program dari KEIN,” katanya.

Strategi berikutnya, kata Jaenal Aripin, LPDB-KUMKM akan bekerja sama dengan asosiasi-asosiasi pengusaha untuk menghimpun UMKM calon mitra. Sebab tahun ini LPDB-KUMKM akan mulai menyalurkan dana bergulir langsung ke UMKM seiring tengah diubahnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 75 Tahun 2011 tentang Tarif Layanan Dana Bergulir.