Jakarta (B2B) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menambah anggaran Kartu Jakarta Pintar (KJP) menjadi Rp2,2 triliun dalam Rancangan APBD 2015 yang diajukan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Arie Budhiman mengatakan penambahan anggaran tersebut disesuaikan dengan jumlah penerima KJP tahun ini sekitar 39.850 siswa, atau meningkat tiga kali lipat dari tahun sebelumnya  sebesar Rp700 miliar.

Dia menambahkan, pihaknya memperketat syarat pemberian KJP kepada peserta didik. Saat ini sedang dilakukan evaluasi pelaksanaan KJP tahun lalu. Jika ada siswa yang melanggar syarat maka akan langsung dicoret.

"Masih berproses kemudian nanti kan akan ada verifikasi data, agar tidak terjadi duplikasi dan data yang tidak valid. Anggaran yang kita ajukan sebesar Rp2,2 triliun," kata Arie, di Balaikota DKI Jakarta, belum lama ini.

Dia mengatakan data sementara penerima KJP pada 2015 yakni 39.850 siswa. Kendati demikian dia belum dapat menyebutkan jumlah siswa yang dicoret dari penerima KJP.
"Ya prinsipnya seperti itu. Kalau ternyata anak itu tidak memenuhi syarat, seperti nakal, suka berantem dan segala macem. Harus ada punishment untuk dia," tegasnya.

Dia mengakui pada tahun-tahun sebelumnya terjadi banyak duplikasi penerimaan KJP. Karenanya, dia tidak mau hal itu kembali terulang.

"Tahun lalu relatif cukup baik. Walaupun banyak duplikasi salah sasaran. Memang terkait dengan hal-hal ketidaktelitian dalam penyaluran dananya," ujarnya.

Menurutnya, mekanisme penyaluran KJP tahun ini tidak berbeda jauh dengan tahun sebelumnya. Siswa akan menerima KJP setiap tiga bulan sekali melalui rekening pribadinya. Namun, dengan molornya penetapan APBD dia berharap tidak akan berpengaruh terhadap penyaluran KJS tahun ini.