PEMIMPIN oposisi Indonesia sekaligus calon presiden yang kalah dalam Pilpres 2019 mengatakan pada Senin [21/10] bahwa dia akan bergabung ke dalam kabinet lawan politiknya untuk mendukung kekuatan pertahanan Indonesia, yang mengisyaratkan meredanya ketegangan politik di Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.

Mantan Danjen Kopassus, Prabowo Subianto mengaku dia diminta oleh Presiden RI Joko Widodo untuk bergabung dengan Kabinet, yang akan diumumkan pada Rabu [23/10].

Jokowi, yang dilantik untuk masa jabatan kedua pada Minggu, mengatakan rakyat Indonesia harus bersatu setelah kampanye pemilihan pahit.

Prabowo Subianto, yang juga pendiri dan pemimpin partai Gerindra, telah bernegosiasi dengan koalisi pemerintahan Jokowi untuk posisi kabinet setelah Pilpres yang memecah belah pada April.

"Kami telah diminta memperkuat Kabinet di bidang pertahanan dan kami siap membantu," kata Prabowo kepada wartawan setelah bertemu dengan Jokowi di istana presiden di ibukota, Jakarta. "Saya akan bekerja keras untuk memenuhi tujuan dan harapannya."

Prabowo menolak untuk mengatakan apakah dia telah diminta untuk menjadi menteri pertahanan sebagaimana banyak spekulasi yang beredar di media massa.

Prabowo awalnya menolak untuk menerima hasil Pilpres 2019. Dia menuduh terjadi kecurangan terstruktur, sistematis dan masif, tetapi gugatan hukumnya ditolak Mahkamah Konstitusi pada Juli lalu.

Sembilan orang tewas dalam kerusuhan pada Mei setelah putusan resmi MK menyatakan bahwa Jokowi telah memenangkan Pilpres dengan selisih suara 55,5%.

Prabowo kerap dikaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia [HAM] selama pemerintahan otoriter lama Presiden Soeharto, juga gagal dalam Pilpres 2014 oleh Jokowi dan tercatat empat kali gagal mengikuti Pilpres.

Andreas Harsono, peneliti Indonesia di Human Rights Watch, mengatakan bahwa masuknya Prabowo ke dalam kabinet merupakan reaksi konservatif terhadap upaya Jokowi untuk mengatasi catatan hak asasi manusia Indonesia yang buruk.

"Ini hari yang gelap bagi hak asasi manusia dan keadilan di Indonesia," kata Harsono.

Nadiem Makarim, CEO dan co-founder perusahaan startup Go-Jek, dan Erick Thohir, mantan pemilik klub sepakbola Inter Milan, juga mengatakan setelah pertemuan dengan Jokowi pada Senin bahwa mereka akan menjadi bagian dari Kabinet kedua Jokowi.

Indonesia, negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia, adalah pos terdepan demokrasi di lingkungan pemerintahan otoriter di Asia Tenggara dan diperkirakan akan menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia pada 2030.

Masa jabatan kedua Jokowi selanjutnya bisa memperkuat demokratisasi dua dekade negara itu dan melihat kemajuan dalam kebijakan tanda tangannya untuk meningkatkan infrastruktur yang tidak memadai di negara yang luas ini.

Prabowo yang bersekutu dengan kelompok-kelompok yang menginginkan hukum Islam daripada hukum sekuler berlaku di Indonesia, memenangkan kemenangan besar di provinsi-provinsi konservatif, tetapi Jokowi menang secara nasional dengan dukungan dari organisasi Muslim arus utama dan pemilih minoritas seperti dikutip Associated Press yang dilansir MailOnline.