Dra Asih Retno Dewanti, M.Pd, M.Ds

PENDIDIKAN INDONESIA masuk kondisi ´Gawat Darurat´ kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan pada Desember 2014. Tidak nyaman di telinga sekaligus mengusik nurani kita sebagai bangsa beradab yang merdeka sejak 69 tahun lalu.

Tentu kita akan berbesar hati merujuk pada ´kabar baik´ pendidikan Indonesia seperti berkurangnya buta huruf, meningkatnya partisipasi siswa sekolah dasar, bertambahnya institusi pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi dan meningkatnya jumlah mahasiswa. Namun lebih banyak ´kabar buruk´ terkait dengan kurikulum pendidikan, fasilitas pendidikan, masalah SDM, kekerasan dan kejahatan pada anak, dan daya saing global.

Berkaitan dengan kurikulum, maka sejak 1945 kurikulum pendidikan nasional mengalami 10 kali perubahan kurikulum mulai 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan terakhir 2013 yang saat ini menjadi polemik. Alasan perubahan sangat dinamis dan dipengaruhi banyak faktor seperti politik, ekonomi, budaya, ilmu pengetahun dan teknologi serta sosial dan ekonomi. Seluruh kurikulum diatur oleh UUD 1945 dan Pancasila sebagai landasannya dengan perbedaan tujuan dan metodenya.

Dari seluruh kurikulum pendidikan tersebut, maka kurikulum 2013 yang paling banyak mengundang polemik. Kurikulum 2013 diatur dalam UU Sistem Pendidikan Nasional No 20/2013 yang menekankan pada pendidikan karakter harus diakui masih perlu evaluasi dan pembenahan agar dapat diterapkan secara baik pada 2017/2018 sehingga guru dan siswa dapat menyesuaikan diri disertai evaluasi hingga benar-benar siap diaplikasikan. Tampaknya kebijakan pemerintah merujuk pada reformasi pendidikan di mancanegara yang telah diterapkan China, Polandia, Inggris, Finlandia, Amerika Serikat, dan Korea Selatan.

Dari hasil survai terhadap siswa-siswi Indonesia yang dilakukan lembaga internasional terkemuka seperti Progress inInternational Reading Literacy Study (PIRLS), Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), dan Program for International Student Assessment (PISA) bahwa prestasi siswa Indonesia di bidang sains, matematika dan literasi berada di peringkat terendah. Artinya, bukan hanya siswa yang perlu ditingkatkan kemampuan tapi juga guru dan fasilitas pendidikan.

Dari Uji Kompetensi Guru (UKG) di bawah pengawasan pemerintah berdasarkan hasil pemetaan oleh Pearson pada 2012 dan 2013 didapati hasil rata-rata 44,5 dari standar 70, sehingga Indonesia termasuk 10 negara berkinerja terendah dan berada pada peringkat 49 dari 50 negara pada pemetaan mutu pendidikan tinggi. Dari sisi fasilitas, sekitar 75% layanan pendidikan tidak memenuhi standar minimal, khususnya penggunaan komputer dan internet belum optimal pemanfaatannya.

Meskipun Anis Baswedan memberi sinyal darurat, namun perbaikan secara perlahan mulai terlihat pada kementerian yang dipimpinnya untuk membenahi pendidikan dasar dan menengah yang menjadi tanggung jawabnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan dasar dan menengah sebagai pijakan siswa memasuki perguruan tinggi dan dunia kerja.