KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (18/7) menetapkan Ketua DPR RI sebagai tersangka dalam skandal korupsi setelah diduga terlibat kasus korupsi yang merugikan negara sekitar Rp2,3 triliun.

Ketua KPK Agus Rahardjo, mengatakan pihaknya memiliki bukti kuat untuk menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka korupsi.

Komisi anti rasuah menuding bahwa kasus korupsi tersebut melibatkan banyak pihak, sebagian besar anggota DPR, dan beberapa perusahaan swasta dalam proyek KTP elektronik (e-KTP) senilai Rp5,9 triliun pada 2011 dan 2012 dan dana proyek yang dikorupsi hampir seperti anggaran yang dialokasikan.

Setnov, yang juga menjabat Ketua Umum Partai Golkar, adalah tersangka kelima dalam kasus tersebut, yang bisa menjadi ujian atas ketegasan Presiden Joko  Widodo untuk bertindak tegas melawan korupsi karena banyak tersangka berasal dari partai-partai koalisi dengan pemerintah, seperti Golkar.

Rahardjo mengatakan Setnov "diduga memperkaya dirinya sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kekuasaannya" dan memainkan peran penting dalam merencanakan kasus korupsi tersebut.

Di antara mereka yang disebut-sebut terlibat dalam dakwaan dakwaan yang diajukan dalam persidangan terhadap dua pejabat tinggi Kementerian Dalam Negeri pada Maret menyebut menteri kehakiman, mantan menteri dalam negeri dan dua gubernur seperti dikutip Associated Press yang dilansir MailOnline.