PERUSAHAAN raksasa makanan dan minuman PepsiCo di Indonesia telah dikaitkan dengan pekerja anak, eksploitasi pekerja, upah rendah yang tidak pantas dan kondisi kerja yang berbahaya, kata sejumlah aktivis.

Penyelidikan yang dilakukan dua bulan lalu menemukan 'sistem yang menyalahi regulasi' pada perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh anak perusahaan produsen makanan Indofood, yang memproduksi makanan ringan PepsiCo di Indonesia yang merupakan usaha patungan.

Laporan dibuat, berdasarkan hasil wawancara tahun lalu dengan 41 pekerja di dua perkebunan di Sumatera, yang dirilis oleh LSM Rainforest Action Network (RAN) yang berbasis di San Francisco, kelompok hak-hak buruh Indonesia OPPUK dan Forum Hak Buruh yang berbasis di Washington.

"PepsiCo seharusnya mengetahui bahwa Indofood harus diselidiki terhadap pelanggaran ketenagakerjaan seperti diuraikan dalam laporan ini," kata juru bicara RAN Emma Lierley kepada Thomson Reuters Foundation melalui email.

PepsiCo mengatakan bahwa pimpinan perusahaan telah menulis surat kepada Indofood yang merinci hasil temuan dalam laporannya.

"Surat itu mengakui adanya tuduhan dan meyakini bahwa Indofood akan bertindak serius sebagaimana dilakukan oleh PepsiCo tidak," kata perusahaan dalam sebuah pernyataan kepada Thomson Reuters Foundation seperti dikutip Reuters yang dilansir MailOnline.

"Kami menduga terjadi pelanggaran serius terhadap kebijakan tenaga kerja dan hak asasi manusia," kata PepsiCo.

Indofood tidak menanggapi permintaan untuk menjawab temuan LSM asing tersebut, tetapi mengatakan dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan dalam laporannya bahwa telah mematuhi undang-undang dan peraturan di Indonesia.

Hasil temuan mendapati anak perusahaan Indofood dikategorikan melanggar peraturan ketenagakerjaan, dimaksudkan masalah keamanan kerja dan upah yang lebih sedikit daripada pegawai tetap dan kelompok pekerja tersebut sebagai praktik kerja 'tanpa standar.'

Terutama pekerja wanita yang jarang diberikan posisi permanen dan dipekerjakan untuk melakukan beberapa pekerjaan yang berbahaya, seperti menerapkan pestisida yang sangat berbahaya, tanpa perlindungan yang memadai, sesuai hasil temuan yang disebut dalam laporan tersebut.

Kelompok LSM tersebut juga menuduh perusahaan tersebut menutup mata terhadap pekerja anak, dengan mempekerjakan anak-anak berumur 13 tahun membantu kegiatan panen di perkebunan.

Para pekerja untuk kegiatan panen, harus bekerja dengan sistem target hasil panen dalam jumlah tertentu sebelum mereka bisa mendapatkan upah, pekerja kerap membawa istri dan anak-anak mereka untuk membantu memenuhi kebutuhan.

Pada salah satu dari dua perkebunan, pekerja menerima upah di bawah upah minimum regional sekitar Rp2 juta rupiah per bulan untuk pekerja tetap, atau 80.000 rupiah per hari untuk pekerja lepas, seperti disebut dalam laporan, yang dirilis pekan lalu.

Kelapa sawit, yang biasa digunakan untuk membuat sabun, kosmetik dan pengolah makanan, telah menjadi salah satu tanaman perkebunan yang berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir.

Lierley mengatakan temuan itu merupakan puncak gunung es dari industri kelapa sawit Indonesia.

Komoditas ini merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi terbesar di Asia Tenggara tetapi kerap dikaitkan dengan perusakan hutan tropis dan habitat satwa liar, serta perpindahan dari masyarakat adat.

"Temuan ini sayangnya menunjukkan sistem yang terlalu umum eksploitasi di perkebunan kelapa sawit, dan industri ini kerap melanggar peraturan perburuhan dan pelanggaran hak asasi manusia," kata Lierley.