Jakarta (B2B) - Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut masih ada atau mungkin banyak satuan kerja (Satker) keuangan di Kementerian Pertanian RI yang belum melakukan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) secara baik, setelah BPK RI masih menemukan PNBP digunakan secara langsung, PNBP terlambat disetor, jenis dan tarif PNPB dipungut tanpa dasar hukum.

"Saya ingin menyampaikan bahwa selain permasalahan kinerja pelaksanaan anggaran, pengelolaan aset atau arang milik negara, saya berharap pemimpin Satker juga wajib memperhatikan pengelolaan PNBP mengacu pada laporan hasil pemeriksaan BPK," kata Sekjen Kementan, Hari Priyono di Jakarta, Rabu (21/2).

Hari Priyono dalam arahannya yang disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Biro Keuangan dan Perlengkapan Kementan, Kasdi Subagyoni mengharapkan kepala Satker juga hati-hati terhadap rekening pemerintah yang sudah tidak digunakan lagi harus segera ditutup.

"Kepala Satker keuangan harus mengusulkan kepada bank tempat dimana rekening dibuka untuk dilakukan penutupan. Hal ini wajib dilakukan oleh kepala Satker untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan rekening pemerintah," kata Hari Priyono seperti dikutip Kasdi Subagyoni.

Sekjen Kementan mengharapkan kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja diimbangi dengan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran, yang bermuara pada laporan keuangan yang baik sesuai ketentuan yang berlaku.

"Ke depan, akan terus diupayakan peningkatan prestasi kinerja lainnya guna mengoptimalisasi anggaran yang telah disediakan untuk mendukung pembangunan pertanian di Indonesia, seperti peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan," kata Hari Priyono.