Bogor, Jawa Barat (B2B) - Laporan dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebutkan sekitar 1,3 miliar ton per tahun makanan yang diproduksi tidak dapat dikonsumsi karena hilang, rusak, tidak memenuhi standar kualitas atau bahkan terbuang karena kadaluarsa, atau tidak dapat dikonsumsi walaupun sudah dibeli.

"Jumlah yang sangat besar ini cukup untuk memberi makan penduduk dunia saat ini yang mencapai sekitar tujuh miliar orang. Kondisi ini tentunya menjadi tantangan yang sangat besar, bagaimana mencukupi kebutuhan pangan untuk populasi dunia yang diperkirakan mencapai 9,1 miliar pada 2050," kata Agung Hendriadi, Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) Kementerian Pertanian RI di Bogor pada Rabu (18/11).

Hal itu dikemukakannya saat membuka Lokakarya dan Konferensi Internasional tentang Proses dan Penanganan Produksi Pertanian Pascapanen yang berlangsung di IPB International Convention Center, Bogor dan akan berlangsung hingga hari ini (19/11). Tampil sebagai pembicara utama Senior Agro-Industries and Post-Harvest Officer, Rosa Rolle.

Menurutnya, masalah food losses and waste beberapa tahun ini menjadi topik penting karena dampaknya yang besar baik terhadap perekonomian, lingkungan hidup, dan juga ketahanan pangan suatu negara.

"Secara ekonomi, food losses menggambarkan investasi yang terbuang percuma sehingga antara lain dapat mengurangi pendapatan petani, karena biaya saprodi seperti bibit, pupuk, dan pestisida yang sudah dikeluarkan tidak menghasilkan pendapatan.

Agung Hendriadi menambahkan, dampak food losses terhadap lingkungan adalah timbulnya emisi gas rumah kaca yang terbuang percuma, penggunaan air dan tanah yang tidak efektif dan tidak efisien sehingga memicu kerusakan ekonsistem.

"Kesadaran masyarakat tentang food losses and waste ini juga belum banyak disentuh sehingga pemahaman masyarakat juga masih rendah, sehingga melalui lokakarya internasional ini diharapkan dapat menghimpun berbagai pengetahuan dan pengalaman dari berbagai negara dan institusi untuk dapat dirumuskan dalam suatu rekomendasi rencana aksi untuk Indonesia," katanya lagi.