P2HP Ditjen Perkebunan Dorong Peluang Bisnis Kelapa dan Gula Merah
Indonesian Govt Encourage Business Development of Coconut and Brown Sugar
Editor : M. Achsan Atjo
Translator : Dhelia Gani
Jakarta (B2B) - Kementerian Pertanian RI mendorong pengembangan produksi gula merah dan kelapa di sektor hulu maupun hilir, dengan melibatkan dukungan pemerintah pusat, dan daerah, asosiasi, akadmisi, dan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan nilai jual dan daya saing hasil produksi perkebunan tersebut, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petaninya.
Hal itu mengemuka pada focus group discussion (FGD) bertajuk 'prospek pengolahan dan pemasaran gula merah, dan produk samping kelapa' di Bogor pada Senin (20/11) yang digelar oleh Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (P2HP) Ditjen Perkebunan Kementan.
"FGD ini sebagai salah satu upaya pemerintah memfasilitasi pengembangan produk gula merah dan kelapa, khususnya di sentra-sentra produksi dengan mendorong pengembangan di sektor hulu hingga ke hilir," kata Direktur P2HP Ditjen Perkebunan, Dedi Junaedi.
Dia memaparkan bahwa bisnis gula merah akhir-akhir ini 'semakin manis' lantaran masyarakat kian menggemari pemanis alami dan tahan lama tanpa bahan pengawet, dan meningkatnya permintaan gula merah bubuk ketimbang yang berbentuk silinder.
"Faktor pendukung lain adalah harga gula putih terus naik, pembiayaan didukung pinjaman kredit usaha rakyat, jangkauan pasar luas, bisnis jangka panjang dan turun-temurun, gampang dijual dan hasil laba yang menjanjikan," kata Dedi Junaedi.
Begitu pula dengan produk samping kelapa, yang dikenal sebagai tanaman yang banyak gunanya, mulai dari sabut, tempurung kelapa untuk membuat arang briket misalnya, kayu kelapa, air kelapa sebagai minuman nata de coco dan untuk penggumpal lateks.
Kegiatan FGD berlangsung dinamis dan komunikatif dengan kehadiran Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo yang memaparkan makalah tentang 'peran serta pemerintah dalam pengembangan komoditas kelapa'; praktisi dan eksportir gula kelapa Restantyo Efiawan; Ketua Asosiasi Sabut Kelapa Indonesia (Aiski) Efly Ramly; dan Atase Pertanian RI di KBRI Washington, Rindayuni Triavini. Turut hadir perwakilan dari Balai Penelitian Tanaman Palma (Balitpalma), para akademisi, pengusaha dan perwakilan dinas perkebunan provinsi/kabupaten/kota.
Jakarta (B2B) - Indonesian Agriculture Ministry encourages the development of brown sugar and coconut production in the upstream and downstream sectors supported by central and local governments, associations, academics, and related parties to increase the sale value and competitiveness of the plantation production, and improve the welfare of farmers.
It was revealed of focus group discussion (FGD) entitled 'prospect of processing and marketing of brown sugar and coconut' in Bogor on Monday (November 20) the ministry's Directorate of Processing and Marketing of Plantation Products, or the P2HP, in Directorate General of Plantation.
"The FGD is one of the government's efforts to facilitate development of brown sugar and coconut products, especially in production centers by encouraging development from upstream to downstream sectors," said Director of the P2HP, Dedi Junaedi.
He said the brown sugar business more profitable because people are increasingly fond of natural sweetener, durable and non-preservative sweeteners, and the increased demand for brown sugar powder rather than cylinders.
"Another factor in the price of white sugar continues to rise, people's business credit to farmers, broad market opportunities, long-term business, easy to sell, and high profits," Mr Junaedi said.
Similarly, the coconut derived product, known as a plant that many useful, from coconut husk to coconut briquettes, coconut wood, coconut water to nata de coco and for latex clotting.
FGD activities are dynamic and communicative, which was attended by the Regent of Gorontalo, Nelson Pomalingo; practitioner and exporters of palm sugar Restantyo Efiawan; Chairman of Indonesia Coconut Fiber Association Efly Ramly; and Indonesian Agriculture Attaché in Washington, Rindayuni Triavini. Also attended representatives from the Palma Plant Research Institute (Balitpalma), academics, businessmen and representatives of provincial/regency/municipal plantation offices.
