Bogor, Jabar [B2B] - Pemerintah RI memetakan potensi ketersediaan daging sapi dan kerbau lokal agar estimasi ketersediaan ternak hidup maupun daging terukur berdasarkan dinamika populasi ternak pada tingkatan daerah. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan - Kementerian Pertanian RI [Ditjen PKH] melaksanakan fungsi pemerintah dalam hal kebijakan publik, permintaan dan penawaran yang merupakan aktivitas lintas sektoral.

Dirjen PKH Kementan, I Ketut Diarmita berulang kali mengingatkan keseimbangan permintaan dan penawaran komoditas ternak sapi dimaksudkan sebagai salah satu fungsi dari kebijakan publik, yakni fungsi stabilisasi ketersediaan [supply] yang terkait juga dengan fungsi alokasi dan distribusinya terhadap permintaan [demand].

“Ditjen PKH bertanggung jawab pada aspek suplai bahan pangan asal ternak, dengan memperhitungkan potensi ketersediaan daging sapi dan kerbau yang tersebar di 34 provinsi dapat dipetakan, baik sentra produksi maupun maupun konsumen," kata Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan [P2HP] Fini Murfiani mengutip arahan Dirjen I Ketut Diarmita pada di Bogor pada 'Pertemuan Perhitungan Penyediaan Dan Kebutuhan Daging Sapi/Kerbau Lokal', belum lama ini.

Dalam memperhitungkan potensi ketersediaan daging sapi dan kerbau, diketahui bahwa konsumen membutuhkan pasokan dari sentra produksi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, hotel - restoran - katering [Horeka] dan industri olahan.

"Saat ini daerah konsumsi utama daging sapi adalah DKI Jakarta dan Jawa Barat, namun seiring waktu telah terjadi perubahan perdagangan ternak. Pola perdagangan ternak sapi/kerbau antarpulau dan antarprovinsi demikian dinamis dan berkembang pesat," kata Fini Murfiani.

Tumbuhnya daerah baru yang dianggap sebagai emerging market seperti beberapa daerah di Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera menunjukkan pergeseran dan perubahan pola konsumsi, sehingga terlihat pembelokkan arus perdagangan ternak, awalnya dikirim dari daerah sentra sapi potong ke wilayah Jabodetabek kemudian bergeser ke wilayah tersebut. 

Sekretaris Ditjen PKH, Nasrullah mengatakan data peternakan dan kesehatan hewan yang dimiliki harus berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga perlu diterapkan satu metodologi dalam hal pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data peternakan baik di pusat maupun dinas peternakan maupun dinas yang melaksanakan fungsi pembangunan peternakan di tingkat provinsi/kabupaten/kota menyikapi penerapan Satu Data Indonesia.

"Kami meminta komitmen petugas data baik pusat dan daerah untuk bekerja optimal agar mendapatkan data akurat, valid, dan berkualitas" kata Nasrullah.

Kepala Bidang Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan di Badan Pusat Statistik [BPS] Hasnizar Nasution mengakui kendala pendataan, dan Presiden RI Joko Widodo telah menugaskan BPS membuat ‘Satu Data Indonesia’ agar terwujud data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, dan mudah diakses oleh pengguna.

"Data sangat penting untuk pelaksanaan perencanaan, evaluasi, dan perbaikan tata kelola pemerintah kedepan" kata ambah Hasnizar.