Jakarta [B2B] - Pemerintah RI berupaya mengurangi ketergantungan impor gandum, saat ini mencapai 10 juta ton per tahun, padahal tepung dari bahan baku lokal seperti sagu, jagung dan singkong sangat layak menjadi substitusi gandum impor, namun ketiga bahan pangan lokal lebih banyak diperdagangkan dalam bentuk bahan segar. Kementerian Pertanian RI berupaya menekan impor gandum lantaran potensi luas lahan sagu sekitar 5 juta hektar atau setara 63 juta ton sagu, tapi yang dimanfaatkan untuk menanam sagu hanya 33 hektar.

Fakta tersebut mengemuka dari Focus Group Discussion (FGD) yang diinisiasi Kepala Badan Ketahanan Pangan - Kementerian Pertanian RI [BKP Kementan] Agung Hendriadi di Menara Kadin, Rabu petang [24/7], yang dihadiri Ketua Komite Ketahanan Pangan Kadin Indonesia, Franciscus Welirang dan Yusuf Akbar mewakili Kementerian Perindustrian di Jakarta.

"Pengolahan tepung dari bahan baku lokal bertujuan mewujudkan diversifikasi pangan di Indonesia, serta mengurangi ketergantungan impor gandum. Volume impor gandum mencapai 10 juta ton, delapan juta ton dipakai untuk industri makanan," kata Agung Hendriadi.

Menurutnya, bahan baku utama tepung lokal yang potensial dikembangkan adalah sagu, jagung dan singkong, yang selama ini masih diperdagangkan dalam bentuk bahan segar atau belum dalam bentuk olahan.

Agung Hendriadi menegaskan upaya Kementan mendorong industri makanan, UMKM dan home industry ketiga komoditas untuk mengolah tepung dari bahan baku lokal tersebut, salah satunya adalah mocaf.

Sebagaimana diketahui, tepung mocaf merupakan salah satu sumber pangan lokal yang diolah sebagai substitusi tepung terigu, dan mocaf dari singkatan modified cassava flour merupakan tepung dari bahan baku singkong yang dimodifikasi dengan fermentasi.

Kementan berupaya mengembangkan industri pangan berbasis tepung lokal, untuk mendukung tersedianya bahan baku alternatif bagi industri pangan olahan dalam negeri, dengan melibatkan akademisi mendukung ´pengembangan industri pangan lokal´ disingkat PIPL, yang akan didukung dunia industri melalui koordinasi dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi).

PIPL merupakan program strategis BKP Kementan, dengan melibatkan akademisi dan asosiasi industri dan memperkuat aspek bisnis dan kelembagaan dari PIPL. Sementara PIPL 2019 fokus pada 10 provinsi: Riau, Lampung, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, dan Papua.

Menurutnya, pemilihan lokasi berdasarkan potensi produksi dan ketersediaan bahan baku yang dapat dijadikan tepung, juga kesiapan kelompok. 

"Kegiatan ini akan melibatkan kelompok usaha pangan eksis, dengan bantuan mesin dan peralatan pengolah tepung serta fasilitas pendukung lainnya, untuk engolah dan menyediakan bahan baku tepung lokal. Selain itu juga akan dilakukan pendampingan untuk pengembangan pemasaran dan aspek bisnisnya.," kata Agung H.

Tampak hadir Sekretaris BKP Kementan, Riwantoro; Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan BKP Kementan, Risfaheri; Kepala Balai Besar Pasca Panen - Balitbangtan, Prayudi Syamsuri.