Tangerang, Banten [B2B] - Kementerian Pertanian RI berupaya melakukan percepatan pemutakhiran dan validasi data aplikasi online Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian [SimLuhTan] meliputi 34 provinsi, yang ditargetkan rampung Oktober 2020. Kegiatan pengumpulan data dikoordinasikan oleh Pusat Penyuluhan Pertanian [Pusluhtan BPPSDMP Kementan] dengan pemerintah provinsi/kabupaten/kota di seluruh Indonesia, berlangsung simultan dan terpadu oleh para penyuluh pertanian 'lebih dekat' dengan petani, sesuai tugas pokoknya untuk mendampingi dan membimbing petani melaksanakan usaha tani.

"Data pertanian yang tercakup di dalam SimLuhTan pada dasarnya tersebar di tingkat petani dengan berbagai karakter dan kondisi. Petugas yang paling efektif melakukan pengumpulan data tersebut adalah penyuluh pertanian. Penyuluh 'lebih dekat' dengan petani disebabkan tugas pokoknya untuk mendampingi dan membimbing petani dalam melaksanakan usaha tani, dan pemerintah daerah mendukung koordinasi dan sinkronisasi bersama Kementan," kata Kepala Pusluhtan BPPSDMP Kementan, Leli Nuryati saat membuka kegiatan 'Sosialisasi dan Konsolidasi Verifikasi dan Validasi Simluhtan' untuk Provinsi Banten di Kabupaten Tangerang, Kamis pekan lalu [10/10].

Mengacu pada hal itu, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian [BPPSDMP Kementan] merasa sangat perlu melakukan percepatan pemutahiran dan validasi data SimLuhTan yang meliputi 34 provinsi pada 2020 secara bersama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. 

"Kegiatan ini dilakukan secara simultan dan terpadu dengan pengembangan aplikasi SimLuhTan dan membangun mekanisme verifikasi dan validasi data SimLuhTan," kata Leli Nuryati.

Sebagaimana diketahui, Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang 'Satu Data Indonesia' akan membawa perubahan pada kondisi data di Indonesia. Kementerian Pertanian RI menyambut baik Perpres No 39/2019 setelah merintis pengumpulan data dan informasi yang disediakan oleh penyuluh pertanian dari tiap kecamatan melalui balai penyuluhan pertanian  [BPP] di seluruh Indonesia sejak 2013, yang dirangkum dalam satu database penyuluhan nasional melalui aplikasi online Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian [SimLuhTan] sebagai bagian integral dari Big Data Pertanian.

Perpres No 39/2019 berupaya mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan perlu didukung data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungijawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan pada semua sektor termasuk sektor pertanian.

"Percepatan verifikasi dan validasi data simluhtan ini, dimaksudkan untuk menyediakan data dan informasi Simluhtan yang valid, yaitu data yang lengkap, benar, sesuai kondisi saat ini dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Leli Nuryati didampingi Kepala Dinas Provinsi, Agus M Tauchid; dan Kasubbid Informasi dan Materi Penyuluhan - Pusluhtan BPPSDMP Kementan, Septalina Pradini.

Selain itu juga diarahkan, katanya lagi, untuk melakukan pemutakhiran data dan informasi tentang penyuluh pertanian, kelompok tani [Poktan], dan gabungan kelompok tani [Gapoktan] di seluruh Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pemberian bantuan program Kementan.

Menurutnya, tidak kalah penting adalah membangun komitmen pemerintah daerah, petugas dan berbagai pihak agar bersedia membangun data pertanian secara benar.

"Begitu pentingnya data Simluhtan ini sebagai dasar untuk mewujudkan Big Data Pertanian. Dimana pada gilirannya akan mempermudah dan meningkatkan efektifitas program program kementerian agar tepat sasaran," kata Leli Nuryati. [Liene]