Rakor Pangan HBKN Sumut, BKP Kementan Koordinasikan Stok dan Kebutuhan

Indonesia`s North Sumatera Ensure Food Stocks is Under Control

Editor : M. Achsan Atjo
Translator : Dhelia Gani


Rakor Pangan HBKN Sumut, BKP Kementan Koordinasikan Stok dan Kebutuhan
Kepala BKP Kementan Agung Hendriadi (ke-4 kiri) bersama para peserta Rakor Pangan HKBN di kantor cabang BI Medan (Foto: Humas BKP Kementan)

Medan, Sumut (B2B) - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan stok pangan pokok melampaui kebutuhan konsumen (surplus) menjelang Natal dan Tahun Baru 2018 khususnya beras tersedia 19,49 ribu ton, kedelai 3,71 ribu ton, cabai merah 66,98 ton, daging sapi 830 ton, daging ayam ras 8,68 ribu ton, namun Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian RI mengingatkan bahwa stok kedelai dan daging sapi masih defisit, sementara defisit gula pasir dapat diatasi dari carry over produksi bulan sebelumnya.

Hal itu terungkap dari rapat koordinasi hari besar keagamaan nasional (HBKN) di Medan, Selasa (12/12) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Pemprov Sumut, Hasban Ritonga; dan dihadiri oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementan Agung Hendriadi; Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kementerian Perdagangan, Kasan Muhri; pimpinan Badan Urusan Logistik (Bulog) Divre Sumut; tim Satgas Pangan provinsi; pimpinan Komisi Pengawasan dan Persaingan Usaha (KPPU); kepala dinas pertanian dan dinas ketahanan pangan kabupaten/kota dari seluruh Sumut.

Hasban Ritonga mengakui khusus bawang merah di Sumut masih defisit sekitar 403.680 ton sehingga harus segera diantisipasi, "informasi dari dinas pangan provinsi bahwa stok beras, kedelai, cabai merah, daging sapi, dan daging ayam ras surplus."

Agung Hendriadi mengapresiasi kesiapan Pemprov Sumut mengantisipasi kebutuhan konsumen menjelang HBKN, seraya tetap mengingatkan pihak-pihak terkait untuk melakukan koordinasi dengan tetap memantau dan melaporkan stok dan fluktuasi harga di tingkat produsen dan konsumen.

"Rakor pangan HBKN ini merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan sinergi lintas kementerian dan lembaga terkait di pusat dan daerah, dalam upaya mengendalikan stabilitas pasokan dan harga pangan khususnya Sumut dan tujuh provinsi lain yang mayoritas warganya merayakan Natal dan Tahun Baru," kata Agung pada rakor yang berlangsung di kantor wilayah Bank Indonesia (BI) Medan.

Agung juga memaparkan data-data dalam bentuk neraca perkiraan ketersediaan dan kebutuhan pangan nasional. Khusus daging sapi, diakui  belum bisa dipenuhi dari dalam negeri, dan pemerintah sudah melakukan antisipasi impor.

Langkah Strategis
Kementan bersama kementerian/lembaga terkait melakukan langkah strategis mengendalikan harga pangan pokok.  Pertama, menentukan harga acuan pemerintah tingkat konsumen sesuai Permendag No 27/2017 dalam satuan kg untuk gula pasir Rp12.500, bawang merah Rp32.000, daging sapi beku Rp80.000, daging ayam Rp32.000, dan telur ayam Rp22.000 sementara dalam satuan liter adalah minyak goreng curah Rp10.500 dan minyak goreng kemasan Rp11.000.

Kedua, menetapkan harga eceran tertinggi (HET) untuk beras sesuai Permendag No 57/2017 untuk Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi dalam satuan kg adalah beras medium Rp9.450 dan premium Rp12.800. Khusus Sumatera dan Kalimantan ditetapkan Rp9.950 untuk medium sementara premium Rp13.300, untuk Nusa Tenggara Timur (NTT) ditetapkan Rp9.500 dan Rp13.300, kemudian Maluku dan Papua Rp10.250 dan Rp13.600.

Ketiga, melakukan operasi pasar yang dikoordinasikan Perum Bulog. Keempat, melakukan koordinasi dan pengawasan melekat terkait ketersediaan pasokan dan harga pangan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi/kabupaten/kota). Sementara Permendag 20/2017 untuk mengatasi lonjakan harga akibat penimbunan, dan bersama Satgas Pangan melakukan pengawasan melekat.

Kelima, rencana aksi stabilisasi harga pangan dengan menjaga pasokan terdistribusi dengan baik, dan  mengoptimalkan gerai distribusi pangan seperti Toko Tani Indonesia (TTI), Rumah Pangan Kita (RPK), e-Warong, Depo Bahan Pangan Pokok Kita, dan bazar pangan murah.

Rencana aksi antara lain melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait tentang ketersediaan/pasokan dan harga pangan periode HBKN Natal-Tahun Baru di tingkat pusat dan daerah; pemantauan harga dan pasokan pangan pokok/strategis; bazar pangan murah di DKI Jakarta dan delapan provinsi yakni Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara,  Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat; didukung kementerian/lembaga terkait seperti Satgas Pangan dan Kemendag, dan lainnya melakukan pemantauan pasokan dan harga pangan strategis, baik di tingkat produsen dan konsumen.

Medan, North Sumatra (B2B) - North Sumatra provincial government ensures staple food stocks ahead of Christmas and New Year such as rice available 19.49 thousand tons, 3.71 thousand tons of soybean, red chili 66,98 tons, beef 830 tons, meat chicken 8.68 thousand tons, but the ministry´s Food Security Agency reminds soybean and beef is still deficit while the lack of sugar was overcome of the previous month´s production.

It was revealed of the food coordination meeting in Medan, the provincial capital who was led by the provincial secretary Hasban Ritonga; and was attended by Director General of Food Security Agency, Agung Hendriadi; Director General of Trade Ministry´s Research and Development agency, Kasan Muhri; and the heads of relevant agencies in the province.

Mr Ritonga admitted that shallot in North Sumatra is still deficit 403,680 tons so it must be anticipated, "information from the provincial´s security food agency ensures stock of rice, soybeans, red peppers, beef, and chicken meat is surplus."

Mr Hendriadi appreciated anticipation of provincial government while still reminding the relevant parties to coordinate, monitor and report on stock and price food fluctuations at producer and consumer level.

"The food coordination meeting is one of strategic steps to increase synergies across ministries and relevant institutions at the central and local government for the stability of supply and food prices in eight provinces," he said at the coordination meeting in Medan´s Bank Indonesia branch office.

Mr. Hendriadi also presented data and balance sheet estimates of national food supply and demand. The beef, he admits can not be met from local supply, and government anticipates through imports.

The Strategic Measures
As is known, Indonesian agriculture ministry with the relevant ministries/institutions take a strategic step to control staple food prices. First, determine the government reference price of consumer level according to government regulation Number 27/2017 in kg for sugar 12,500 rupiah, shallots 32.000 rupiah, frozen beef 80.000 rupiah, chicken meat 32.000 rupiah, and eggs 22.000 rupiah, while in liter is bulk cooking oil 10,500 rupiah and cooking oil packaging 11.000 rupiah.

Second, establish the highest retail price for rice according to government regulation Number 57/2017 for Java, Lampung, South Sumatra, Bali, West Nusa Tenggara, and Sulawesi. and Sulawesi in kg for medium rice 9.450 rupiah and premium 12,800 rupiah. Especially in Sumatra and Kalimantan set 9.950 rupiah for medium while premium 13.300 rupiah, for East Nusa Tenggara set 9,500 rupiah and 13.300 rupiah, then Maluku and Papua 10,250 rupiah and 13,600 rupiah.

Third, conduct a bazaar coordinated by the logistics agency. Fourth, coordinate and supervise supply and food price by the central government with local government. While the government regulation Number 20/2017 overcome the price hike due to hoarding, and police who conduct supervision and legal action.

Fifth, the action plan to stabilize food prices by maintaining distribution supplies, optimizing food distribution outlets such as Toko Tani Indonesia.

Action plan with coordination meeting with relevant agencies handling food supply and prices ahead of Christmas and New Year in the center and regions; monitoring the price and supply of basic food; cheap bazaars in Jakarta and eight provinces namely North Sumatra, West Kalimantan, East Nusa Tenggara, North Sulawesi, Maluku, North Maluku, Papua and West Papua; supported by relevant ministries/ agencies such as police and trade ministries, and others monitor supply and price of strategic food at producer and consumer level.