Medan, Sumut [B2B] - DPR RI memastikan untuk membantu mengatasi permasalahan wabah babi Hog Cholera di wilayah Provinsi Sumatera Utara agar segera teratasi dengan cepat, sehingga tidak menyebar ke daerah yang belum terinfeksi wabah. Tercatat sejak September hingga November 2019, kematian babi di Sumut mencapai 10.298 ekor babi akibat wabah kolera.

Hal itu dikemukakan Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI bertemu dengan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi didampingi Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan - Kementerian Pertanian RI I Ketut Diarmita serta Forum Komunikasi Pimpinan Derah [Forkopimda] di Medan, Jumat [22/11].

"Sebenarnya kami tidak ada jadwal ke Sumatera Utara, namun melihat kondisi kematian babi di Sumut terus meningkat, kami ingin mengetahui kondisi sebenarnya, dan kita cari solusi bersama," kata Sudin didampingi Dirjen PKH I Ketut Diarmita.

Dalam kesempatan tersebut, Sudin menanyakan upaya penanggulangan apa saja yang telah dilakukan pemerintah daerah dan pusat.  Gubernur Edy Rahmayadi mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan langkah-langkah penanganan terhadap kematian babi di 14 kabupaten agar virus tidak menyebar ke wilayah-wilayah lain.

"Kami telah menginstruksikan para bupati dan dinas terkait agar membantu para peternak babi dalam menangani babi yang sakit atau mati dan memastikan babi-babi tersebut tidak terjadi pergerakan ke luar wilayah tersebut," kata Gubernur Edy Rahmayadi.

Dirjen I Ketut Diarmita menambahkan bahwa setelah menerima laporan tentang kematian ternak babi pada akhir September 2019, Kementan langsung menurunkan Tim Respon Cepat bersama dinas terkait yang membidangi fungsi PKH Provinsi Sumatera Utara dan kabupaten/kota terdampak guna melakukan investigasi dan menangani kasus tersebut.

Pelaporan dan Respon
Kementan dalam rangka mempercepat informasi pelaporan dan respon penanganan terhadap babi sakit, mati, ataupun aduan adanya pembuangan babi mati ke sungai ataupun tempat lain, Kementan dan pemda telah mengaktifkan Posko di setiap kabupaten/kota terdampak serta di tingkat provinsi.

"Adanya Posko ini diharapkan dapat mengoptimalkan penanganan kasus. Saya mengimbau masyarakat agar memanfaatkan keberadaan Posko tersebut untuk menyampaikan informasi terkait kasus babi yang sakit, mati, atau dibuang sembarangan," kata Ketut Diarmita.

Sementara untuk menyetop lalu lintas babi dan produknya dari Sumut, menurutnya, Ditjen PKH Kementan belum dapat melakukan jika belum ada ketetapan terjadi wabah di Sumut.

Kementan juga meminta agar dinas peternakan Pemprov Sumut tidak lagi menerbitkan surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH bagi babi dan produknya yang akan keluar Sumut sehingga petugas karantina pertanian dapat melarang babi dan produknya asal Sumut dilalulintaskan dan melakukan pengawasan lalulintas babi dan produknya antarwilayah akan diperketat untuk mencegah perluasan kasus ke luar dari Sumut.

Sumatera Utara memiliki populasi babi terbesar kedua setelah Nusa Tenggara Timur. Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mendorong Kementan untuk segera menetapkan status Sumut agar langkah penanggulangan bencana ini dapat lebih spesifik.