Standar KKNI Perunggasan Berperan Strategis Jamin Kualifikasi Tenaga Kerja
Indonesian Govt to Set the Job Qualification Standards for Poultry Sector
Editor : M. Achsan Atjo
Translator : Dhelia Gani
Yogyakarta (B2B) - Kementerian Pertanian melibatkan akademisi, organisasi profesi, asosiasi, praktisi, dan birokrat yang terkait subsektor perunggasan dalam penyusunan rancangan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang perunggasan, untuk mencapai konsensus dalam rangka pembakuan Rancangan KKNI sebagai legitimasi bahwa hasil konsensus tersebut diakui, diterima, dan legal untuk diberlakukan di seluruh Indonesia.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Momon Rusmono mengatakan KKNI secara umum dan bidang perunggasan secara khusus dinilai sangat strategis dalam menjamin kualifikasi tenaga kerja Indonesia, untuk digunakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan program dan kurikulum, lembaga sertifikasi untuk pengembangan perangkat sertifikasi, dan acuan rekrutmen dan pengembangan karier karyawan di instansi pemerintah maupun swasta.
"Rancangan KKNI Bidang Perunggasan menjelaskan tentang kodefikasi dan kualifikasi jenjang KKNI, penjelasan deskripsi jenjang KKNI, sikap kerja, peran kerja, kemungkinan jabatan, dan aturan pengemasan," kata Momon Rusmono di Yogyakarta dalam sambutannya pada pembukaan konsensus RKKNI yang dibacakan oleh Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara, Rudy Rawendra, belum lama ini.
Tahun ini, Kementan telah menyusun empat judul KKNI, salah satunya bidang perunggasan yang mengacu pada SKKNI Bidang Perunggasan Nomor 321 Tahun 2017 dan SKKNI lain di bidang peternakan yang relevan terdiri atas lima jenjang kualifikasi untuk operator, operator kepala/farm, supervisor farm/pakan, kepala unit farm, dan manajer farm.
Jenjang KKNI Pertanian
Kementan telah menyusun sembilan jenjang KKNI sektor pertanian, sehingga dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan pendidikan setiap PNS di kementerian dengan pelatihan kerja dan pengalaman kerja untuk meraih pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor pertanian.
Momon Rusmono mengatakan, dasar peraturan KKNI adalah Perpres No 8/2012 tentang KKNI, persaingan kualitas dan profesional di era pasar bebas ASEAN (MEA), Peraturan Menristek Dikti No 44/2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi, Peraturan Mendikbud No 73/2013 tentang penerapan KKNI bidang pendidikan tinggi.
"Pada 2015, Kementan menerbitkan Permentan No 53/2015 tentang pemberlakuan 25 SKKNI sektor pertanian, dan pada 2016 hingga 2017 telah disusun lagi 12 judul SKKNI atau total 37 judul SKKNI yang menjadi skala prioritas," kata Momon Rusmono seperti dikutip Rudy Rawendra.
Menurutnya, dengan menyadari pentingnya KKNI maka Kementan harus segera menyelaraskan kebutuhan standar kompetensi sektor pertanian dengan identifikasi kebutuhan kompetensi di tempat kerja yang disandingan dengan unit kompetensi pada SKKNI dalam kerangka KKNI.
Yogyakarta (B2B) - Indonesian agriculture ministry involves academics, professional organizations, associations, practitioners and bureaucrats in drafting of the national poultry qualification framework, or the KKNI, for the consensus of KKNI draft as legitimacy for recognition, acceptance and legal to apply across the country, according to the senior official.
Director General of Agricultural Extension and Development of Agricultural Human Resources, or BPPSDMP, Momon Rusmono said the KKNI is considered very strategic to guarantee the qualification of Indonesian workers in the poultry subsector, for use by training institutions to develop programs and curricula, development of certification tools, recruitment standards, and career paths for civil servants and private employees.
"The design of KKNI poultry elaborates on job codification and qualification, career profile description, work attitude, job field, job opportunity, and packaging standard," said Mr Rusmono in his speech was delivered by Director of Cinagara's Animal Health Training Center, Rudy Rawendra here recently.
This year, the agriculture ministry has compiled four titles of the KKNI, especially the poultry which refers to government regulation by establishing five qualifications such as operators, chief operators, feed supervisors, unit heads, and managers.
Career Path
The Indonesian Agriculture Ministry has compiled nine levels of Indonesia's National Qualification Framework called the KKNI for agriculture, so it can match, integrate with education of every civil servant in the ministry with job training and work experience, to achieve recognition of work competence in accordance with structure of work in various agricultural sector, according to the senior official.
Mr Rusmono said the basic rule of KKNI standards is Indonesian Presidential Regulation Number 8/2012, the quality and professionalism of human resources face ASEAN free market, Technology and Higher Education Minister Regulation Number 44/2015 about the national standard of higher education, the Education and Culture Minister Regulation Number 73/2013 of KKNI standard in higher education.
"In 2015, the agriculture ministry issued Regulation of Agriculture Minister Number 53/2015 on the application of 25 KKNI agricultural standards, and in 2016 to 2017 compile 12 KKNI standards, or 37 KKNI standards as a priority scale," said Mr Rusmono as quoted by Mr Rawendra.
According to him, aware of the importance of KKNI standard, the agriculture ministry must immediately adjust the competency standards of the agricultural sector with the identification of work competence according to KKNI standards.
