Makassar, Sulsel [B2B] - Perum Badan Urusan Logistik [Bulog] membutuhkan beras minimal 900.000 ton untuk disalurkan kepada masyarakat prasejahtera melalui Program Bantuan Pangan Non Tunai [BPNT], menyikapi rapat koordinasi terbatas [Rakortas] di Kemenko Perekonomian menetapkan Cadangan Beras Pemerintah [CBP] minimal 1,5 hingga 2 juta ton hingga akhir 2019, sementara stok beras Bulog saat ini berkisar 2,3 juta ton.

Hal itu dikemukakan I Made Urip selaku Panitia Kerja Bantuan Sosial Beras Sejahtera [Panja Bansos Rastra] Komisi IV DPR RI; Kepala BKP Kementan, Agung Hendriadi pada Kunjungan Kerja Komisi IV DPR di kantor Perum Bulog Divre Sulawesi Selatan dan Barat [Sulselbar] yang dihadiri Direktur Pengadaan Perum Bulog, Bachtiar di Makassar, Senin [22/7].

I Made Urip, politisi dari Fraksi PDI Perjuangan berada di Makassar untuk data dan informasi terkait program Rastra dan Program BPNT, kunjungan kerja DPR juga mendapat masukan dari Kementerian Sosial RI dan Kementerian Pertanian RI terkait rencana pelaksanaan Program BPNT yang menunjuk Bulog sebagai penyalur beras mulai September-Desember 2019 untuk masyarakat prasejahtera.

"Program BPNT mengakibatkan kegiatan serapan dan penyaluran beras Bulog tidak seimbang. Di satu sisi Bulog harus menyerap gabah dan beras petani agar harga di tingkat petani tidak jatuh. Di sisi lain, penyaluran melalui program Rastra semakin terbatas. Saat ini stok beras Bulog sangat banyak, bahkan sebagian ada yang rusak," kata I Made Urip.

Agung Hendriadi yang mewakili Kementan menyatakan bahwa pihaknya melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produksi pangan, khususnya beras sementara CBP harus dijaga dalam batas yang aman sepanjang waktu, dan khususnya pada akhir 2019, minimal 1,5 juta hingga 2 juta ton.

"Pemerintah melalui Rakortas di Kemenko Perekonomian sudah menyepakati bahwa stok aman CBP pada akhir tahun berkisar 1,5 hingga dua juta ton. Untuk itu, kami tetap mendorong Perum Bulog melakukan penyerapan gabah atau beras petani, apalagi Agustus akan masuk panen gadu," kata Agung.

Kendati begitu, katanya, Kementan juga mendukung bahwa Bulog menjadi penyalur beras untuk Program BPNT sehingga terjadi keseimbangan antara penyerapan dan penyaluran.

Kepala BKP Kementan menambahkan selain terkait panen raya gadu, Program Serap Gabah dan Beras Petani [Sergap] harus tetap dioptimalkan, mengingat adanya kebijakan Pemerintah RI melalui Surat Edaran Menteri Sosial yang memutuskan Perum Bulog menjadi penyalur beras untuk Program BPNT, juga adanya kebijakan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga atau Operasi Pasar Beras oleh Perum Bulog yang diperpanjang hingga akhir 2019. 

"Kebijakan tersebut diperkirakan akan membutuhkan beras Bulog sekitar 800 ribu hingga 900 ribu ton yang disalurkan ke masyarakat, untuk itu harus tetap diimbangi dengan penyerapan gabah dan beras petani agar stok beras di Bulog aman," tegas Agung Hendriadi.

Menurutnya, stok beras Bulog saat ini berkisar 2,3 juta ton, dan kebutuhan BPNT dan operasi pasar sampai akhir 2019 di prediksi sekitar 900 ribu ton. 

"Untuk mengamankan stok CBP Bulog, kegiatan sergap tetap harus didorong dan ditingkatkan. Apalagi Sulawesi Selatan pada Agustus diprediksi panen padi seluas 250 ribu hektar menghasilkan sekitar 1,25 juta ton gabah kering giling atau GKG," kata Agung H.