Teknis Manajerial, BPPSDMP Kementan Apresiasi Distan Jabar Gelar Bimtek KEP
Indonesian Govt Encourage Develop the Farmer`s Economic Institutions
Editor : M. Achsan Atjo
Translator : Dhelia Gani
Bandung, Jabar [B2B] - Kementerian Pertanian RI khususnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian [BPPSDMP Kementan] mendukung peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi petani [KEP] sebagai cikal bakal ´korporasi petani´ dengan meningkatkan skala ekonomi, efisiensi usaha, dan posisi tawar petani dengan memberi peluang bagi kelompok tani yang telah merintis kegiatan usaha produktif, mengingat posisi petani sebagai produsen utama bahan pangan untuk mendapat laba setimpal dari kegiatan usaha taninya.
"KEP merupakan salah satu terobosan pengembangan penyuluhan pertanian sesuai tuntutan pasar dengan aneka metode pemberdayaan. Dengan model kelembagaan ekonomi petani diharapkan diperoleh alternatif pemberdayaan petani dalam mengembangkan usaha secara profesional," kata Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian [Pusluhtan] BPPSDMP Kementan, Leli Nuryati di Bandung, Jabar pada Selasa [20/2] pada kegiatan Bimbingan Teknis [Bimtek] ´Manajerial KEP´ yang diikuti oleh para pengurus KEP di seluruh Provinsi Jawa Barat.
Menurutnya, salah satu upaya meningkatkan produktivitas, efisiensi usahatani, dan daya saing petani tersebut dilakukan melalui kegiatan penumbuhan dan pengembangan KEP yang merupakan salah satu terobosan pemberdayaan petani untuk pengembangan usaha yang dikelola oleh petani secara profesional di sektor pertanian, dan menjadi kebijakan strategis BPPSDMP Kementan 2019.
Leli Nuryati menegaskan bahwa Mentan Amran Sulaiman dan Kepala BPPSDMP Kementan Prof [R] Dedi Nursyamsi berulangkali menguraikan instruksi Presiden RI Joko Widodo bahwa penumbuhan KEP/korporasi petani merujuk pada empat pola yang dikembangkan Pusluhtan.
Pola yang dimaksud Presiden Jokowi terkait ciri khas lokasi melalui transformasi kelembagaan petani, kelompok tani [Poktan] dan gabungan kelompok tani [Gapoktan] menjadi KEP dengan membangun korporasi petani berbasis kawasan, penumbuhan kelompok usaha bersama [KUB] petani milenial,dan pengembangan jejaring kerjasama bisnis pertanian.
"Pendekatan penyuluhan pertanian untuk mencapai sasaran tersebut, karena petani masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain manajemen organisasi dan usaha yang masih lemah, belum berorientasi usaha produktif dan belum memiliki kekuatan hukum sehingga posisi tawar dan aksesibilitas rendah terhadap sumber informasi, teknologi, pembiayaan maupun pasar," kata Leli Nuryati seraya menyampaikan salam dari Mentan Amran Sulaiman dan Kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi kepada para peserta Bimtek yang berlangsung di Bandung hingga Rabu [21/8].
Leli Nuryati yang hadir sebagai narasumber Bimtek KEP di Bandung mengapresiasi inisiasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Bimtek KEP, mengingat peran agribisnis menjadi orientasi pembangunan pertanian nasional saat ini, karena kelembagaan petani di pedesaan kontribusinya sangat vital dalam akselerasi pengembangan sosial ekonomi, aksesibilitas pada informasi pertanian dan modal, pengembangan infrastruktur, pasar, dan adopsi pertanian.
KEP menempatkan petani sebagai pelaku utama, yang lebih menekankan pada proses pembelajaran sebagai penentu keberhasilan, peningkatan sarana dan prasarana produksi, kegiatan budidaya, kegiatan panen dan pascapanen hingga kegiatan pemasaran.
"Keberadaan KEP diharapkan dapat mendorong petani mengembangkan korporasi sebagai kelembagaan formal yang terbentuk dari sejumlah modal dari petani, dengan menjalankan fungsi-fungsi manajemen usaha yang berorientasi laba dalam bentuk badan usaha milik petani atau BUMP yang berbentuk koperasi tani atau perseroan terbatas," kata Leli Nuryati. [Liene]
Bandung of West Java [B2B] - Indonesian Agriculture Ministry especially Indonesian Agricultural Human Resources Agency [BPPSDMP Kementan] will support the development of farmers´ economic institutions to establish corporations, by extending economies of scale, business efficiency, bargaining position and providing opportunities for farmer groups who have developed productive business activities, because farmers are the main producers of food it deserves profits from their farm, according to senior official.