Zona Integritas, Kemenpan RB Verifikasi Usulan WBK Polbangtan YoMa
Indonesia`s Agriculture Ministry Developing Clean and Serving Bureaucracy
Editor : M. Achsan Atjo
Translator : Dhelia Gani
Yogyakarta, DIY [B2B] - Tim reformasi birokrasi [RB] dari Kemenpan - RB melakukan kunjungan kerja ke kampus jurusan vokasi pertanian Yogyakarta, Kamis [19/9], untuk verifikasi dan evaluasi dari RB dan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi. Bersih dan Melayani (WBBM), menindaklanjuti usulan BPPSDMP Kementan terhadap RB dan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi [WBK].
Yunita Puspitasari dan Alifta Rahma Nirmala selaku Tim Verifikasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara - RB [Kemenpan RB] didampingi Pejabat Fungsional Kementan, Esti Hermiati menemui Direktur Polbangtan YoMa, Dr Rajiman di Yogyakarta, untuk mengetahui sejauh mana pengembangan RB dan zona integritas WBK setelah diusulkan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian - Kementerian Pertanian RI [BPPSDMP Kementan].
Direktur Polbangtan YoMa, Dr Rajiman mengatakan bahwa kampus Yogyakarta dan Magelang menerapkan program dalam komponen pengungkit [proses] dan sasaran RB melalui ´manajemen perubahan´ untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai tujuan dan sasaran RB.
"Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah melakukan RB, terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi pemerintah, dan menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan," kata Dr Rajiman didampingi pejabat terkait dari Polbangtan YoMa untuk WBK dan WBBM, antara lain Kabag Umum Irwan Johan Sumarno.
Menurutnya, Polbangtan YoMa berupaya mendukung RB melalui ´perubahan pola pikir dan budaya kinerja´ dengan meningkatkan keterlibatan pimpinan tertinggi secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan RB, terdapat media komunikasi secara reguler untuk mensosialisasikan tentang reformasi birokrasi yang sedang dan akan dilakukan, dan upaya menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan melalui pembentukan agent of change atau pun role model.
Tim RB dari Kemenpan RB, Yunita Puspitasari dan Alifta Rahma Nirmala mengharapkan Polbangtan YoMa dapat memenuhi ´delapan indikator hasil´ dan ´20 indikator proses´ yang akan dinilai oleh tim penilai internal [TPI] dan kemudian dinilai oleh tim penilai nasional [TPN]. Untuk WBK ditetapkan oleh pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah [KLD] sementara WBBM ditetapkan oleh Menpan RB, setelah memenuhi seluruh indikator tersebut maka dapat ditetapkan sebagai WBK/WBBM.
Setelah diskusi dan mendengarkan paparan Dr Rajiman,Tim RB dari Kemenpan RB, Yunita Puspitasari dan Alifta Rahma Nirmala didampingi Pejabat Fungsional Kementan, Esti Hermiati dan sejumlah pejabat serta dosen Polbangtan YoMa meninjau fasilitas rektorat, prasarana dan sarana belajar dan mengajar serta kebun percobaan Teaching Factory [TeFa].
Maturitas SPIP
Sebelumnya diberitakan, Kementerian Pertanian RI telah mencapai Level 3 atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dari hasil validasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Siti Munifah mendorong penguatan strategis peningkatan maturitas SPIP di lingkup BPPSDMP, melakukan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM.
Siti Munifah mengharapkan BPPSDMP dapat membangun instansi pemerintah yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme [KKN] dan dapat melaksanakan pelayanan prima, dengan mengusulkan empat UPT BPPSDMP meraih predikat WBK dan WBBM dari seluruh unit pelaksana teknis [UPT]: Polbangtan Yoma, Polbangtan Medan dan PPMKP Ciawi, dan yang sedang diusulkan mencapai WBBM adalah BBPP Batangkaluku.
Dia menambahkan bahwa sampai saat ini hanya empat UPT yang akan diusulkan, namun ke depan seluruh UPT diusulkan untuk WBK/WBBM, yang bertujuan memberikan pengakuan oleh pihak luar bahwa BPPSDMP telah menerapkan SPI dan menciptakan reformasi yang baik, yang didukung oleh seluruh jajaran mulai dari pimpinan, pejabat struktural, pejabat fungsional dan staf harus terlibat.
"SPI yang baik pasti akan menciptakan good governance yang sekaligus akan membangun reformasi birokrasi yang baik di kementerian dan lembaga pemerintah khususnya Kementan," kata Siti Munifah dalam arahannya pada ´Workshop SPI lingkup BPPSDMP´ di Yogyakarta, pada Rabu [21/8]. [IJS]
Yogyakarta [B2B] - Indonesian Agriculture Ministry has reached Level 3 of the Government Internal Control System Maturity [SPIP] and Capability of Government Internal Supervisors [APIP] from the validation of Indonesian Financial and Development Supervisory Agency [BPKP], the ministry pushed for a strategic strengthening in increasing the maturity of the government´s internal control unit of BPPSDMP to conduct bureaucratic reform and eradicate corruption, collusion and nepotism, according to the senior official of the ministry.