Sosialisasi Perpajakan STPP Magelang Didukung KPP Pratama Yogyakarta
The Tax Socialization in Indonesia`s Agricultural Extension College
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
Yogyakarta (B2B) - Dinamisasi aturan perpajakan yang selalu menuntut perubahan di samping perubahan pemangku jabatan bendahara, Sekolah Tinggi Penyuluhan Peternakan - STPP Magelang melakukan ´sosialisasi perpajakan´ di lingkup internal kepada bendahara dan pejabat/petugas terkait untuk meningkatkan kepatuhan dalam rangka mengamankan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara.
Sosialisasi perpajakan diberikan oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II KPP Pratama Yogyakarta, Sugeng Rahwono; dan dibuka oleh Kepala Bagian Administrasi STPP Magelang, Irwan Johan Sumarno; yang dihadiri oleh para pejabat pembuat komitmen (PPK), pelaksana surat perintah membayar (SPM), bendahara penerimaan dan pengeluaran, unit pelayanan pengadaan (ULP), dan pemegang uang muka kerja (PUMK).
"Kami menyampaikan terima kasih atas antusias para pelaksana keuangan di lingkup STPP Magelang, yang menunjukkan komitmen dan keinginan para peserta untuk sadar dan patuh terhadap perpajakan," kata Irwan JS yang hadir mewakili Ketua STPP Yogyakarta, Ali Rachman di Yogyakarta, Selasa (6/2).
Menurutnya, STPP Magelang sangat mendukung sosialisasi aturan perpajakan kepada bendahara dan pejabat/petugas terkait sehingga dapat mencegah dan meminimalisir kesalahan dalam melaksanakan aturan perpajakan.
Sugeng Rahwono mewakili Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan RI mengapresiasi inisiatif dan kerjasama para pejabat/petugas terkait perpajakan di STPP Magelang untuk mendukung program pemerintah, khususnya KPP Pratama Yogyakarta melakukan pencerahan perpajakan kepada sektor bendaharawan untuk meningkatkan kepatuhan.
Sebagaimana diketahui, penerimaan perpajakan di RAPBN 2018 dipatok di angka Rp1.609,3 triliun atau lebih tinggi dibandingkan dengan APBN Perubahan 2017 senilai Rp1.472,7 triliun. Penerimaan perpajakan tersebut salah satunya ditopang oleh penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) senilai Rp852,9 triliun, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) senilai Rp535,3 triliun.
Adapun kebijakan secara umum yang bakal ditempuh pemerintah untuk mengamankan penerimaan pajak di antara lain dengan optimalisasi penggalian potensi dan pemungutan perpajakan melalui pendayagunaan data serta sistem informasi perpajakan yang up to date dan terintegrasi.
"Meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan membangun kesadaran pajak untuk menciptakan ketaatan membayar pajak," kata Sugeng Rahwono.
Yogyakarta (B2B) - The dynamics of taxation rules always demand change to be known to the treasurer, and Indonesia Magelang´s Livestocks Extension College or the STPP Magelang held the tax socialization to the treasurer and related officials to improve compliance in order to secure state budget revenues and expenditures.
The tax socialization was given by Section Head of Supervision and Consultation Office of Yogyakarta Tax Office, Sugeng Rahwono; and opened by Head of General Affairs of STPP Magelang, Irwan Johan Sumarno, which is attended by officials making commitments, executing payment orders, treasury receipts and expenditures, procurement units,
"We appreciate the enthusiasm of financial officials of the STPP Magelang, who are committed to conscious and obedient to the taxation rules," Mr Sumarno said here on Tuesday (February 6).
According to him, STPP Magelang supports tax socialization to the treasurer and related officials on the implementation of tax rules.
Sugeng Rahwono representing Directorate General of Taxationa at the Indonesian Finance Ministry appreciate initiative and cooperation to support government programs, especially the Yogyakarta Tax Office held the tax socialization to the treasurer to improve compliance related officials in STPP Magelang.
As is known, tax revenue in Indonesia´s budget and revenue plan 2018 is target 1,609.3 trillion rupiah or higher than the 2017 Revised Budget of 1,472.7 trillion rupiah. Tax revenues are supported by income tax receipts of 852.9 trillion rupiah and value added tax 535.3 trillion rupiah.
The general policy taken by the Indonesian government to secure tax revenues by optimizing the potential and tax collection through the utilization of data and information systems tax up to date and integrated.
"Increase taxpayer compliance and raising awareness of paying taxes," Mr Rahwono said.
