Jakarta [B2B] - Penyaluran pupuk subsidi secara tertutup dinilai oleh Kementerian Pertanian RI lebih baik dari pola distribusi lainnya, setelah melalui tahapan perencanaan dengan rencana definitif kebutuhan kelompok online [e-RDKK] dan adanya koreksi luas baku tanam serta komoditas, didukung bag code yang efektif sehingga dapat alokasi pupuk tiap daerah tidak akan tertukar.

Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian [PSP Kementan[ Sarwo Edhy mengatakan pihaknya juga mengembangkan aplikasi online Siaga, untuk mengontrol dan memantau stok pupuk di kios serta melakukan pengawasan berkala.

Menurutnya, perintah melalui Kementan dan Kementerian Keuangan juga diminta menetapkan single harga pokok penjualan [HPP] pupuk bersubsidi sebagai acuan maupun evaluasi pembayaran. Kemudian PT Pupuk Indonesia Holding Company [Persero] disingkat PIHC diminta meningkatkan peran supervisi atas kegiatan pengadaan dan pengawasan penyaluran di tingkat anak perusahaan.

Sebagaimana diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] dan Badan Pemeriksa Keuangan [BPK] sudah memberikan rekomendasi terkait pupuk subsidi. Pertama, Kementan diminta mendesain pola penyaluran pupuk bersubsidi langsung kepada petani.

"Kami langsung melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK dan KPK, yaitu dengan perbaikan data melalui e-RDKK dan perbaikan sistem penyaluran, sudah dilakukan ujicoba dengan implementasi Kartu Tani," kata Dirjen Sarwo Edhy.

Dia menambahkan Kartu Tani akan memberikan banyak manfaat bagi petani. Pada dasarnya, Kartu Tani merupakan kartu debit ATM dan bisa digunakan para petani untuk berbagai kebutuhan dan memenuhi keperluan pertaniannya.

"Keberadaan kartu tani diharapkan membawa dampak positif bagi semua kalangan, tidak hanya bagi pemerintah dan pihak terkait, yang terpenting adalah manfaat bagi para petani," kata Sarwo Edhy.

Dengan Kartu Tani, katanya, pertama mendapat kepastian dalam memperoleh pupuk bersubsidi yang merupakan komponen penting pertanian, ketersediaan pupuk adalah hal mutlak. Dengan Kartu Tani, para petani dapat menggunakan membeli pupuk bersubsidi tepat sasaran.

Keuntungan berikutnya, kata Dirjen Sarwo Edhy, petani dapat melakukan penjualan hasil panen tanpa perantara. Pasalnya, kendala utama yang dihadapi oleh para petani adalah ketika musim panen tiba, hasil yang didapat tidak serta merta dapat dinikmati karena  petani terpaksa menjual hasil pertanian kepada para tengkulak yang mengambil untung besar.

"Keberadaan Kartu Tani ini diharapkan memangkas praktik penjualan hasil pertanian yang tidak sehat ini, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani," katanya. [Sur]