RI - Australia Luncurkan e-Cert, Proses Dokumen Ekspor 5 Hari jadi Semenit

Indonesia and Australia Signed e-Cert Export Phitosanitary Documents

Reporter : Gusmiati Waris
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani


RI - Australia Luncurkan e-Cert, Proses Dokumen Ekspor 5 Hari jadi Semenit
SERTIFIKAT e-CERT: Kepala Badan Karantina Pertanian (Barantan) Kementan, Banun Harpini (kiri) dan Louis van Meurs, pejabat tinggi di Kementerian Pertanian Australia (Foto: Humas Barantan)

Jakarta (B2B) - Pemerintah RI dan Australia sepakati pertukaran sertifikat elektronik (e-Cert) khusus  phitosanitari (tumbuhan) memangkas waktu pengiriman dokumen sertifikat dari 5 hari menjadi 1 hari bahkan hitungan detik.

Perjanjian bilateral e-Cert ditandatangani di Melbourne hari ini (14/2) oleh Kepala Badan Karantina Pertanian (Barantan) Banun Harpini dan Louis van Meurs, pejabat tinggi di Kementerian Pertanian Australia.

"Pertukaran e-Cert Indonesia dan Australia akan pangkas waktu pengiriman dokumen sertifikat, dari 5 hingga 15 hari, sekarang bisa kurang dari semenit," kata Banun Harpini selaku wakil ketua delegasi RI pada pertemuan bilateral 

Working Group on Agriculture, Food and Forestry Cooperation (WGAFFC) ke-21, Indonesia dan Australia.

Menurut Banun, kesepakatan e-Cert kedua negara membuat akses pasar komoditas pertanian dipercepat melalui jaminan sahih dan akurat dengan sertifikat sanitari dan phitosanitari yang menyertai komoditas perdagangan kedua negara.

Selain itu, e-Cert juga mempercepat proses border clereance di pelabuhan, sehingga komoditas pertanian yang mayoritas adalah komoditi mudah rusak (perishable goods) dapat segera di-release.

"Pertukaran saat ini khusus untuk eCert phitosanitari atau tumbuhan, dan dalam waktu dekat segera dikembangkan pertukaran eCert komoditas lainnya seperti hewan dan produk hewan," katanya.

Proses pertukaran e-Cert Indonesia dan Australia disetujui  pada pertemuan WGAFFC ke-19 pada 2016. Setelah melalui proses harmonisasi dan uji coba kedua sistem yang diterapkan oleh masing-masing negara, pada pertemuan WGAFFC ke-21 tahun ini dapat dilakukan launching pertukaran eCert kedua negara.

"Sejak hari ini, pengiriman komoditas pertanian baik dari Indonesia maupun Australia sudah dapat diidentifikasi sebelum komoditas tersebut masuk ke Indonesia maupun Australia," kata Banun Harpini.

Jakarta (B2B) - The governments of Indonesia and Australia have signed an exchange of electronic certificates or e-Cert for phytosanitary, cut the delivery time of certificate documents from 5 days to 1 day even minutes.

The bilateral e-Cert agreement was signed in Melbourne, today (February 14) by the Director General of Agriculture Quarantine Agency (IAQA) Banun Harpini representing the Indonesian Agriculture Ministry, and and Louis van Meurs, senior official at the Australian Agriculture Ministry.

"The e-Cert exchange of Indonesia and Australia will cut the time of certificate submission, from 5 to 15 days, and now can be less than a minute," said Mrs Harpini as co-chair of Indonesian delegation to the 21st Working Group on Agriculture, Food and Forestry Cooperation (WGAFFC), Indonesia and Australia.

According to Mrs Harpini, the two countries´ e-Cert agreement makes access agricultural commodity markets accelerated through the guarantee of sanitary and phytosanitary certificates for the trade commodities of the countries.

In addition, e-q speed up the border clereance process at the port, so that the majority of agricultural commodities perishable goods can soon exit the port.

"The current exchange is specific to e-Cert phytosanitary, and soon developed the exchange of e-Cert of other commodities such as animals and animal products," she said.

Indonesia and Australia´s e-Cert exchange process is approved at the 19th WGAFFC meeting in 2016. After harmonization and testing process of the system implemented by each country, at the 21st WGAFFC meeting this year launching the eCert exchange of both countries.

Since today, shipping of agricultural commodities from Indonesia and Australia can be identified before entering Indonesia or Australia," Mrs Harpini said.