SEKITAR 400 balai penyuluhan pertanian [BPP] di tingkat kecamatan pada 100 kabupaten dari 13 provinsi akan mendukung Program ´Komando Strategis Pembangunan Pertanian di Kecamatan´ disingkat KonstraTani setelah digagas oleh Syahrul Yasin Limpo [SYL] selaku menteri pertanian ke-28. 

Jumlah tersebut sebagai bagian pilot project 100 hari ke depan dari SYL, kemudian ke seluruh Indonesia untuk optimalisasi tugas, fungsi dan peran BPP.

"Kenapa kecamatan? Kenapa BPP? Dari kecamatan, semua hal tentang pertanian bisa digali sekaligus pusat pengendalian. BPP juga merupakan rumah penyuluh untuk menyusun perencanaan, implementasi, pembelajaran, evaluasi hingga pemasaran hasil produksi pertanian," kata Mentan SYL saat membuka sosialisasi KonstraTani di Jakarta, Jumat [8/11] yang dihadiri sejumlah kepala dinas sektor pertanian di tingkat provinsi/kabupaten/kota.

Kenapa KonstraTani? Kenapa SYL bukan tancap gas meningkatkan produksi pangan seperti pendahulunya?

Tampaknya program tersebut merupakan benang merah dari ´pidato menohok´ Joko Widodo setelah membacakan sumpah di hadapan MPR pada pelantikannya sebagai Presiden RI untuk periode kedua, Minggu [20/10].

"Saya sering menerima laporan dari menteri bahwa program sudah dijalankan dan anggaran sudah dibelanjakan, dan laporan akuntabilitas selesai. Tetapi setelah dicek di lapangan, setelah tanya ke rakyat, ternyata masyarakat belum terima manfaat. Rakyat belum rasakan hasilnya," kata Presiden Jokowi.

SYL dengan pengalaman 24 tahun sebagai kepala daerah, 20 tahun di antaranya di era reformasi yang mengusung otonomi daerah. Faham betul bagaimana kebijakan otonomi daerah memberi kebebasan kepada daerah untuk mengambil inisiatif dalam mendesain dan mengembangkan kebijakan lokal secara spesifik. Begitu pula dengan kewenangan di sektor pertanian merupakan kewenangan yang dilimpahkan pada kabupaten/kota. Besarnya kewenangan dalam pelaksana kebijakan daerah memberikan dampak positif dan negatif terhadap pengembangan pertanian.

Sektor pertanian belum menjadi fokus pembangunan daerah, hal ini sangat berpengaruh dalam perencanaan pengembangan daerah, anggaran maupun struktur organisasi pemerintahan khususnya eksistensi kelembagaan pertanian, dinas pertanian dan lembaga penyuluhan. Di banyak daerah, struktur kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten, Balai Informasi Penyuluhan Pertanian [BIPP] yang dengan susah payah dibangun dalam kurun waktu cukup panjang telah diubah oleh sebagian besar daerah tingkat dua, sehingga ´rumah para penyuluh pertanian´ menjadi tidak sama di tiap daerah.

Sebagian besar peraturan daerah [Perda] dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah [PAD]. Tak pelak, pembangunan pertanian dianggap oleh sebagian birokrat daerah dan legislator lokal sebagai bidang yang cost-center, investasi besar tapi tidak menguntungkan daerah sebagai bagian dari PAD. 

Akibatnya, isu penting pembangunan pertanian kurang menarik perhatian bagi sebagian besar pembuat kebijakan daerah. 

Di sisi lain, dampak positif kebijakan otonomi daerah terlihat dari beberapa pemerintah daerah yang berhasil mengembangkan pertanian daerah dan mengimplementasikan beberapa kebijakan daerah, salah satu provinsi yang sukses adalah Sulawesi Selatan di bawah kendali SYL selama 10 tahun [2008 - 2018].

SYL sadar Sulsel tidak kaya sumber daya alam. Pariwisata pun begitu, hanya Tana Toraja yang jadi andalan. Beras dan coklat yang dipilih SYL sebagai sumber PAD setelah pajak otomotif. 

SYL bukanlah ´sosok anyar´ di sektor pertanian, dengan penghargaan tertinggi dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono [SBY] berupa Bintang Mahaputera Utama, salah satu tolok ukurnya adalah keberhasilan membangun sektor pertanian Sulsel, saat menjabat Gubernur Sulawesi Selatan selama dua periode [8 April 2008 hingga 8 April 2018].

Tahun pertama menjadi Gubernur Sulsel, SYL menargetkan peningkatan posisi Sulsel sebagai provinsi penyangga beras untuk kebutuhan nasional. Terbukti produksi padi Sulsel pada 2008 mencapai 4,04 juta ton gabah kering giling [GKG] yang didukung luas lahan sekitar 792.641 hektar, tingkat produktivitas 51,00 kuintal per hektar. Sementara realisasi tanaman padi untuk musim tanam 2009 mencapai 868.411 ha dengan produksi 5,08 juta ton GKG, produktivitas 58,55 kuintal per hektar. Semua prestasi tersebut berkat sinergi petani dan penyuluh mendukung pembangunan sektor pertanian di Sulsel.

"Saya tidak anti pada kesalahan anak buah maupun pejabat. Saya suka pada orang yang salah, tapi harus sadar bahwa besok dia harus berubah menjadi orang baik dan benar. Terapi saya terbukti menghasilkan kepala dinas kabupaten dan provinsi yang berprestasi di tingkat daerah dan pusat," kata Mentan SYL dalam arahan pertamanya kepada jajaran Kementerian Pertanian RI, Jumat [25/10] usai serah terima jabatan [Sertijab] yang dihadiri seluruh pejabat dan sejumlah staf Kementan.

Bahkan pada 2009, pergerakan ekonomi Sulawesi Selatan mengalami pertumbuhan tertinggi di seluruh Indonesia, 7,8%. Hal ini utamanya dipicu pertumbuhan produksi jagung, dan saat itu SYL menyatakan siap mengekspor jagung ke Malaysia dan Filipina. Pada Maret 2009, berhasil ekspor jagung sebanyak 8 ribu ton ke Filipina.

Bagi pemerintah pusat di Jakarta, sektor pertanian masih diharapkan berperan dalam perekonomian nasional, karena berpengaruh pada pendapatan domestik bruto [PDB], penyediaan lapangan kerja dan sumber pendapatan masyarakat khususnya di pedesaan, pengentasan kemiskinan, devisa dari ekspor komoditas pangan, dan menjaga ketahanan pangan nasional.

Penanggung jawab sekaligus simpul koordinasi dalam pembangunan sektor pertanian adalah Kementerian Pertanian RI. Dalam penerapan desentralisasi, pembangunan pertanian dilaksanakan sesuai amanah UU Pemerintahan Daerah No 22/1999 dan Peraturan Pemerintah No 2/2000.

SYL sebagai birokrat sejak dilantik sebagai PNS pada 1980 faham betul bagaimana mengendalikan jajaran di bawahnya. Lembaga penyuluhan pertanian berikut ´rumah penyuluh´ di kecamatan [BPP] menjadi simpul pembangunan pertanian.

KonstraTani diharapkan membuka era baru penyuluhan pertanian, setelah dalam lima tahun terakhir, penyuluh eksis sekadar ´memadati loikasi kegiatan´ sebelum menteri tiba di lokasi kunjungan kerjanya di daerah.

Semoga KonstraTani mendorong terwujudnya ´khittah penyuluh´ sebagai rencana, jalan, atau garis perjuangan penyuluh pertanian mewujudkan misi dan cita-citanya. [Mac]