Jakarta [B2B] - Pupuk bersubsidi merupakan pupuk yang pengadaan serta penyalurannya memperoleh subsidi dari pemerintah, untuk memberikan petani manfaat optimal dengan harga jual Rp1.800 dari harga normal Rp4.500 per kg, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian - Kementerian Pertanian RI [Ditjen PSP] berupaya meningkatkan pengawasan distribusi pupuk aman dan lancar ke seluruh Indonesia,  alokasi 2019 adalah 9,55 juta ton senilai Rp29 triliun.

"Distribusi tepat waktu dan sasaran diharapkan dapat membantu petani memanfaatkan pupuk subsidi bertepatan dengan dimulainya musim tanam 2019 pada sejumlah sentra produksi pangan," kata Dirjen PSP Kementan, Sarwo Edhy di Jakarta, Senin [6/5].

Menurutnya, peningkatan pengawasan dilakukan untuk mengantisipasi upaya penyelewengan di beberapa daerah, meskipun catatan Ditjen PSP selama 2018 kasus penyelewengan mengalami penurunan.

Dirjen Sarwo Edhy menambahkan, Kementan terus meningkatkan pengawasan untuk menekan angka penyelewengan antara lain dengan memberi reward dan punishment terhadap distributor dan kios yang berperan penting sebagai ujung tombak distribusi pupuk bersubsidi.

“Selama distributor dan kios yang mendistribusikan pupuk subsidi melakukan tugasnya dengan baik, tanpa adanya tindakan penyelewengan, para petani Indonesia bisa mendapatkan manfaat pupuk subsidi dengan maksimal,” katanya.

Dia mengakui peran vital distributor dan kios, sehingga diharapkan tidak melakukan upaya penyelewengan seperti mengoplos, atau mengganti karung kemasan menjadi karung ekonomis, karena hal itu adalah tindakan ilegal yang harus dipertanggungjawabkan pelakunya pada aparat penegak hukum.

Anggaran Rp29 Triliun
Sementara, Direktur Pupuk dan Pestisida Ditjen PSP Kementan, Muhrizal Sarwani menambahkan pentingnya kelancaran dan keamanan distribusi, karena pemerintah memberikan subsidi pupuk cukup besar. Harga asli pupuk Rp4.500 dijual kepada petani Rp1.800 per kg.

“Artinya, setiap satu kilogram pupuk terdapat uang subsidi Rp2.700. Subsidi cukup besar inilah yang harus dijaga oleh semua pelaku usaha pupuk di Indonesia. Jika aman dan lancar, petani mendapat keuntungan maksimal dari subsidi pemerintah,” kata Muhrizal Sarwani.

Dia mengharapkan alokasi anggaran tersebut dapat mencegah kasus kelangkaan pupuk yang kerap merugikan para petani, mengingat besarnya anggaran subsidi pupuk maka pemerintah berharap petani dapat leluasa dan mudah menanam tanaman pangan lantaran ketersediaan pupuk sudah dijamin oleh pemerintah.

"Peningkatan pengawasan diharapkan memberi manfaat lebih optimal kepada petani," katea Muhrizal [Sur]