Paradigma Baru, Penyuluhan Tanggung Jawab Seluruh Pemangku Kepentingan

Indonesia`s New Agricultural Extension Paradigm to Involve Stakeholders

Editor : M. Achsan Atjo
Translator : Dhelia Gani


Paradigma Baru, Penyuluhan Tanggung Jawab Seluruh Pemangku Kepentingan
BIMTEK PENYULUHAN: Kepala BPPSDMP Momon Rusmono serahkan simbolis tanda peserta Bimtek disaksikan Kapusluhtan Siti Munifah, Kepala BPTP Yogyakarta, Joko P; Direktur Polbangtan YoMa, Dr Rajiman [Foto: Bima PS]

Yogyakarta, DIY [B2B] - Presiden RI Joko Widodo mengarahkan petani sebagai pelaku utama sekaligus pelaku usaha dalam pengembangan korporasi petani dan kelembagaan ekonomi petani [KEP], untuk mendukung hal tersebut penyuluhan pertanian mengusung paradigma baru membangun kapasitas SDM pertanian, dalam mengorganisasikan dirinya melakukan better farming, better business mencapai better income, better living menciptakan better community.

"Penyuluhan pertanian dalam rangka membangun kapasitas SDM pertanian maka sasarannya adalah kelompok. Petani ke depan, tidak menjual gabah kering panen tapi dalam bentuk beras yang dilakukan dalam kelompok besar, lahan garapan idealnya 500 hingga seribu hektar, koordinasi dengan perbankan anggota Himbara dan asuransi seperti Jasindo, dan terhubung pada sumber informasi pasar," kata Kepala BPPSDMP Kementan, Momon Rusmono pada bimbingan teknis [Bimtek] penyuluh pertanian PNS, swadaya dan swasta di Yogyakarta, Minggu [14/7].

Menurutnya, penyuluhan pertanian saat ini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat didukung pemerintah daerah di bawah koordinasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian - Kementerian Pertanian RI [BPPSDMP Kementan] khususnya Pusat Penyuluhan Pertanian [Pusluhtan], sementara paradigma baru menyatakan penyuluhan pertanian menjadi tanggung jawab bersama dari para pemangku kepentingan.

"Paradigma baru penyuluhan menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah tapi pihak yang terkait, koheren dan bergabung kepada instansi pertanian. UU Nomor 16 tahun 2006 sudah mengamanatkan hal itu. Jangan berfikir penyuluhan sekadar transfer teknologi, namun lebih kompleks tentang bagaimana memobilisasi, menggerakkan petani," kata Momon Rusmono pada Bimtek yang dihadiri oleh 250 penyuluh pemerintah, swadaya dan swasta dari seluruh Indonesia, yang akan berlangsung hingga Selasa [16/7].

Tampak hadir Kepala Pusluhtan BPPSDMP Kementan, Siti Munifah;  Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Yogyakarta, Sugeng Darmanto;  Kepala BPTP Yogyakarta, Joko Pramono; Ketua Perhiptani DIY Asikin; Kabid Penyelenggaraan Penyuluhan - Pusluhtan BPPSDMP, I Wayan Ediana dan sejumlah pejabat eselon tiga dan empat Pusluhtan BPPSDM.

Hal utama yang harus disikapi penyuluh pertanian, katanya lagi, adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi [TIK] maka ke depan, penyuluh harus memahami dan menguasai TIK maka penyuluh harus memiliki smartphone Android untuk mengimbangi kecepatan informasi dan menuntaskan persoalan di lapangan dan membantu efisiensi pemasaran produk pertanian.

"Tak tertutup kemungkinan paradigma petani dan buruh tani berubah. Petani ke depan adalah sosok agripreneurship, bisa juga UMKM, diperkirakan 10 tahun lagi tidak ada buruh tani, yang ada tenaga kerja pertanian yang berbasis kompetensi sebagai job creator dan job seeker. Pemakaian Alsintan tidak dapat dicegah karena mendukung usaha pertanian lebih efisien, lebih efektif dan produknya lebih baik," kata Momon Rusmono. [Liene]

Yogyakarta [B2B] - Indonesian President Joko Widodo encouraged farmers as the main actors as well as business actors in the development of farmer corporations and economic institutions of farmers, to support that, agricultural extension brings a new paradigm to develop agricultural HR capacity do better farming, better business, chieves better income, better living creates better community.