Banda Aceh, NAD [B2B] - Penyuluh pertanian sebagai ´agen intelektual petani´ merupakan garda terdepan pembangunan sektor pertanian Indonesia, berpusat di kecamatan pada balai penyuluhan pertanian [BPP], yang akan direvitalisasi melalui Komando Strategis Pembangunan Pertanian [KostraTani], untuk mendorong lebih banyak petani milenial berorientasi ekspor komoditas pertanian ke mancanegara.

Kepala BPPSDMP Kementan, Prof Dedi Nursyamsi mengatakan bahwa Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo [SYL] mencanangkan bahwa penyuluh adalah ujung tombak pembangunan pertanian melalui BPP, karena locus pertanian berbasis di kecamatan, yang akan direvitalisasi perannya menjadi KostraTani.

"Kementan ke depan, berkomitmen meningkatkan peran penyuluh pertanian. Seluruh program Kementan hingga ke daerah akan dilaksanakan sebaik-baiknya melalui KostraTani. Siapa KostraTani? Ya BPP. Maka BPP harus diperkuat prasarana dan sarananya, kelembagaan dan ketenagaan petani maupun penyuluh," kata Dedi Nursyamsi kepada pers usai pembukaan Aceh Agro Expo 2019 di di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh pada Jumat, [15/11] dan akan berlangsung hingga hari ini [17/11].

Menurutnya, Kementan juga akan memperkuat SDM pada BPP di seluruh Indonesia, mulai dari peningkatan kapasitas dan kompetensi sehingga menguasai teknologi informasi, inovasi teknologi hingga akses modal dan mengembangkan jaringan pemasaran mendukung kinerja petani milenial yang berorientasi ekspor.

"Itu yang harus kita tingkatkan. Kemudian penyelenggaraannya aktivitas program pembangunan pertanian harus terus ditingkatkan, maka Kostratani yang akan melakukan dari tingkat kecamatan," kata Dedi Nursyamsi, yang juga menjabat sebagai Penanggung Jawab Nasional [PJ] KostraTani.

BPP dan KostraTani
Di penghujung 2019, Kementan menargetkan pengembangan 534 KostraTani terdiri atas 400 Kostratani di tingkat kecamatan, 100 Kostrada [kabupaten], dan 13 Kostrawil [provinsi] sebagai pilot project KostraTani dalam 100 hari kerja. Sementara jumlah BPP yang menjadi target pilot project sebanyak 100 BPP di 13 provinsi sentra produksi pangan.

Ke-13 provinsi dimaksud adalah Sumatera Utara [52 kecamatan/BPP di 13 kabupaten]; Sumatera Selatan [32 BPP di 8 kabupaten]; Jambi [20 BPP di 5 kabupaten]; Lampung [32 BPP di 8 kecamatan]; Jawa Barat [52 BPP di 13 kabupaten], Jawa Tengah [48 BPP di 12 kabupaten]; Jawa Timur [52 BPP di 13 kabupaten]; Kalimantan Timur [20 BPP di 5 kabupaten]; Kalimantan Selatan [28 BPP di 7 kecamatan]; Kalimantan Utara [12 BPP di 3 kabupaten]; Sulawesi Selatan [40 BPP di 10 kabupaten]; Sulawesi Tengah [20 BPP di 5 kecamatan]; Sulawesi Tenggara [12 BPP di 3 kabupaten].

Sebelumnya di Jakarta, Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian [Pusluhtan BPPSDMP] Leli Nuryati mengatakan bahwa Kementan menetapkan kriteria utama luasan tanam binaan BPP; gedung BPP milik sendiri bukan menyewa; listrik dan jaringan internet; dan bukan penerima Dana Dekonsentrasi 2020.

"Kriteria utama adalah sentra padi yang luas dan berada pada satu kawasan sentra pertanian serta didukung Poktan dan Gapoktan yang sesuai syarat KostraTani," kata Leli Nuryati di Jakarta, Jumat [8/11] pada kegiatan ´Sosialisasi KostraTani´ oleh Mentan SYL.

Di tempat yang sama, Kabid Penyelenggaraan Penyuluhan - Pusluhtan BPPSDMP, I Wayan Ediyana mengingatkan tentang kemampuan personel KostraTani, hal itu penting untuk menunjang peningkatan kemampuan usahatani petani milenial yang berorientasi ekspor untuk mengetahui produksi pangan orientasi ekspor dan negara tujuan ekspor sesuai ekspektasi Mentan SYL maupun Kepala BPPSDMP Prof Dedi Nursyamsi.

"Idealnya, setiap BPP minimal didukung delapan penyuluh pertanian untuk petugas TIK, Admin, calon koordinator KostraTani di BPP kecamatan dan tenaga penyuluh yang akan menjalani pelatihan untuk operasional KostraTani. Kelak mereka yang akan berperan vital melakukan penyampaian data dan informasi terhubung dengan Agriculture War Room,"  kata I Wayan Ediyana. [Liene]