BKP Kementan Manfaatkan FSVA untuk Deteksi Dini Daerah Rawan Pangan

The FSVA of World Food Program as the Base of Indonesia`s Food Security

Reporter : Gusmiati Waris
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani


BKP Kementan Manfaatkan FSVA untuk Deteksi Dini Daerah Rawan Pangan
Peta dari WFP dan inset Kepala BKP Kementan, Agung Hendriadi (kanan) dan Direktur WFP untuk Indonesia, Anthea Webb

Jakarta (B2B) - Dukungan Lembaga bantuan kemanusiaan PBB, World Food Program (WFP) kepada Indonesia melalui project document (Prodoc) dapat mendukung langkah Kementerian Pertanian RI melalui Badan Ketahanan Pangan (BKP) untuk mendukung deteksi dini penanganan kerentanan dan kerawanan pangan memanfaatkan Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) sehingga ke depan tidak ada lagi daerah rentan dan rawan pangan di seluruh Indonesia.

Kepala BKP Kementan, Agung Hendriadi mengatakan pemutakhiran data FSVA sebagai peta ketahanan dan kerawanan pangan yang dikembangkan WFP akan mendukung langkah pemerintah dalam dalam penentuan kebijakan dan target intervensi terkait dengan ketahanan pangan dan gizi.

"FSVA dari WFP akan menunjang pengembangan sistem informasi ketahanan pangan dan gizi nasional (SIKPG) yang terpadu, melalui penyempurnaan sistem yang sudah ada," kata Agung Hendriadi kepada pers di Jakarta, Selasa (29/11) usai menandatangani Prodoc dengan Direktur WFP untuk Indonesia, Anthea Webb.

Menurutnya, pengembangan FSVA dan SKPG adalah salah satu kegiatan utama BKP Kementan, dan dalam konteks ini WFP akan fokus pada masukan kebijakan, peningkatan kapasitas dan berbagi pengetahuan untuk mendukung investasi pemerintah pada sektor ketahanan pangan dan gizi.

"Dengan pembaharuan kedua instrumen tersebut, diharapkan penanganan untuk kerentanan terhadap kerawanan pangan bisa dilakukan lebih baik lagi, sehingga tidak ada lagi nantinya  daerah rentan rawan pangan di tanah air," kata Agung.

Pada rapat kerja nasional BKP Kementan di Bogor, 14 September 2017, dia mengatakan pihaknya akan menjadikan FSVA dalam penetapan lokasi kegiatan sebagai basis membangun sistem pangan yang kokoh, yang akan didukung Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Desa - Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Kementerian Kesehatan.

Menurutnya, pengembangan FSVA oleh Kementan didukung lembaga bantuan kemanusiaan PBB, World Food Program (WFP) sejak 2002 saat ini menjadi dasar bagi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menentukan lokasi program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan, dan rawan pangan.

"Dapat kami sampaikan pula bahwa organisasi pangan dunia FAO menyampaikan apresiasi kepada Indonesia sebagai salah satu negara pertama di dunia yang mengadopsi parameter SDGS, khususnya target SDGs kedua, dengan indikator angka rawan pangan atau prevalence of undernourishement atau PoU," kata Agung.

Jakarta (B2B) - The United Nations´s World Food Program (WFP) commitment to support Indonesian agriculture ministry through the Food Security Agency, or the BKP, o support early detection of food insecurity by utilizing Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) so that in the future there is no more vulnerable and food insecurity across the country.

The Director General of BKP, Agung Hendriadi said updating of the FSVA data was developed by WFP will support the government's steps in determining policy and target interventions related to food and nutrition security.

"The FSVA will support development of an integrated national food and nutrition information by improved systems," Mr Hendriadi told the press here on Tuesday (November 29) after signed the project document, or Prodoc with Director of WFP for Indonesia, Anthea Webb.

According to him the development of FSVA and SKPG is one of the main activities of his office, and the WFP will focus on policy input, capacity building and knowledge sharing to support government investment in food and nutrition sectors.

"The update of both instruments, so the handling of vulnerability and food insecurity can be done early and better, so that there will be no more food insecurity across the country," Mr Hendriadi said.

At a national working meeting in Bogor, September 14, 2017, Mr Hendriadi said the ministry will make the FSVA in establishing the location as the basis for establishing the food system, supported by agriculture ministry, trade ministry, the ministry of village, development of underdeveloped regions and transmigration, and health ministry.

According to him, the development of FSVA supported by WFP since 2002 in particular the FSVA currently used by several ministries in Indonesia such as the ministry of village, development of underdeveloped regions and transmigration, social ministry, health ministry, education and culture ministry  for community empowerment activities, poverty alleviation, and food insecurity.

"We can also state that the world food organization FAO expressed its appreciation to Indonesia as one of the first countries in the world to adopt SDGs parameters,  with indicators of prevalence of undernourishement or PoU," he said.