Bantul, Yogyakarta [B2B] - Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] akan merujuk database Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian [Simluhtan] dari Kementerian Pertanian RI apabila kementerian/lembaga menggunakan sumber informasi lain untuk menyalurkan bantuan kepada petani maupun melalui kelompok tani [Poktan] dan gabungan kelompok tani [Gapoktan]. Simluhtan dikembangkan Pusat Penyuluhan Pertanian [Pusluhtan BPPSDMP Kementan] sebagai aplikasi online merujuk pada data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil - Kementerian Dalam Negeri [Ditjen Dukcapil Kemendagri].

Hal itu mengemuka dari kegiatan ´Verifikasi dan Validasi Data Simluhtan´ di Bantul, DI Yogyakarta pada Rabu [21/8] yang dibuka oleh Kepala Pusluhtan, Leli Nuryati, yang menghadirkan narasumber Kabid Penyelenggaraan Penyuluhan - Pusluhtan, I Wayan Ediana; Sekretaris Dinas Pertanian Pemprov DIY, Barudin; dan Kasubbid Informasi dan Materi Penyuluhan - Pusluhtan, Septalina Pradini pada kegiatan verifikasi dan validasi [Verval] yang berlangsung hingga hari ini [23/8] di Provinsi DIY.

"Misalnya bantuan untuk petani, Poktan atau Gapoktan memakai sumber informasi yang lain? KPK akan periksa apakah database-nya sama dng Simluhtan. Kementan diberi wewenang oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk akses database NIK-nya, yang menjadi strategi nasional KPK," kata Kapusluhtan Leli Nuryati.

Menurutnya, Pusluhtan BPPSDMP Kementan telah melakukan koordinasi dengan Dukcapil Kemendagri maupun KPK di Jakarta, untuk mendukung Verval Simluhtan di seluruh Indonesia.

"Pengumpulan database dari NIK petani merupakan Stranas KPK, jadi ini bukan main-main. Bukan sekadar data petani untuk Kementan, tapi sudah menjadi Stranas KPK. Semua program pertanian, bantuan untuk petani harus bersumber dari satu data yakni Simluhtan. Kita ditagih oleh KPK. Kalau tidak serius melakukan pengumpulan data diikuti verifikasi dan validasi data petani, bisa merembet kemana-mana," kata Leli Nuryati.

Stranas KPK
Kabid I Wayan Ediana mengatakan Kementan telah menandatangani memoranda kesepahaman [MoU] dengan Kemendagri, yang ditindaklanjuti perjanjian kerja sama [PKS] Ditjen Dukcapil, yang siap direalisasikan dalam waktu dekat untuk mendukung Stranas KPK.

"Apa yang Kementan dapat dari Dukcapil? Semua data NIK bebas kami akses untuk kepentingan petani, maka kalau NIK-nya salah akan ketahuan. Misalnya, ada 16 digit NIK dibuat angkanya, boleh-boleh saja, tapi setelah kita inject-kan dengan data Ditjen Dukcapil akan ketemu," kata I Wayan Ediana.

Menurutnya, data Simluhtan disusun berdasarkan permintaan KPK, untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden RI [Perpres] Nomor 39/2019 tentang ´Satu Data Indonesia´, dan Peraturan Menteri Pertanian [Permentan] Nomor 16/2013 tentang SIMPP, dan menindaklanjuti trilateral meeting Kementan dengan Kementerian Keuangan RI dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional [Bappenas].

Sekretaris Dinas Pertanian Pemprov DIY, Barudin mengatakan pihaknya telah menyusun data petani, kelompok tani [Poktan] dan gabungan kelompok tani [Gapoktan] untuk mendukung data Simluhtan.

Menurutnya, hingga 19 Agustus 2019 tercatat pada Simluhtan ada 8.511 unit Poktan tersebar 1.836 unit di Kulon Progo, 1.802 [Bantul], 2.824 [Gunung Kidul], 2.597 [Sleman] dan 172 [Yogyakarta]. Beranggotakan 193.835 pria dan 35.182 wanita atau total 240.421 orang, namun terdapat 10.966 anggota Poktan yang belum mengisi jenis kelaminnya.

"Ternyata ada selisih anggota Poktan apabila mengacu pada NIK. Berdasarkan data rekapitulasi Simluhtan untuk DIY, total anggota Gapoktan 240.421 orang sementara mengacu pada NIK hanya 231.160. Selisihnya 9.261 orang antara data Rekap Simluhtan DIY dengan data NIK, maka di situlah tujuan dari Verval ini diadakan untuk menihilkan selisih antara rekap Simluhtan dan data NIK," kata Kasubbid Septalina Pradini.

Menurutnya, database yang dikembangkan Pusluhtan meliputi ´data ketenagaan penyuluhan´ meliputi penyuluh PNS, penyuluh honorer [THL], penyuluh swadaya, penyuluh swasta. Data tentang balai penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan [BPP] masuk kategori ´data kelembagaan penyuluhan´ sementara kelompok tani [Poktan], gabungan kelompok tani [Gapoktan] dan kelembagaan ekonomi petani [KEP] termasuk ´data kelembagaan petani´.