Barito Kuala, Kalsel [B2B] - Kementerian Pertanian RI khususnya BPPSDMP menyiapkan 100 balai penyuluhan pertanian [BPP] di 13 provinsi sentra produksi pangan, untuk mendukung Agriculture War Room [AWR] di bawah koordinasi Sistem Komando Strategis Pembangunan Pertanian disingkat KonstraTani. Digagas Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo [SYL] untuk meningkatkan kapasitas penyuluh yang disebutnya sebagai ´agen intelektual petani´ agar mampu bergerak cepat dan trengginas layaknya prajurit komando pasukan khusus [Kopassus] TNI AD.

Hal itu dikemukakan Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian [Pusluhtan BPPSDMP Kementan] Leli Nuryati kepada pers usai ´Panen Perdana Padi di Demfarm #Serasi Balitbangtan´ di Desa Jejangkit Muara, Kecamatan Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu [6/11].

"BPPSDMP tengah menyiapkan 100 BPP di 13 provinsi sebagai pilot project KonstraTani untuk tiga bulan ke depan. Mentan SYL berniat melakukan video conference untuk memantau kapasitas dan kompetensi penyuluh mendukung kinerja petani," kata Leli Nuryati yang hadir di Barito Kuala mewakili Kepala BPPSDMP Kementan, Prof Dedi Nursyamsi.

Sebelumnya, B2B mengulas tentang ´target ideal´ Kostra Tani gagasan SYL adalah ´serupa tapi tak sama´  dengan Area Traffic Control System (ATCS) Kementerian Perhubungan maupun Traffic Management Center [TMC] dari Kepolisian RI [Polri]. Perbedaannya, pada pendekatan teknologi informasi dan komputasi [TIK]. ATCS dan TMC memanfaatkan closed circuit television [CCTV], "KonstraTani memilih drone dan artificial intelligence sinergi dengan robotics in agriculture," kata Mentan SYL pada rapat kerja perdana dengan Komisi IV DPR, Senin [4/11].

Leli Nuryati menambahkan bahwa sesuai arahan Mentan SYL dan hasil koordinasi dengan Kepala BPPSDMP, maka Pusluhtan tengah melakukan seleksi BPP merujuk pada jumlah kelompok tani [Poktan] dan gabungan kelompok tani [Gapoktan].

"Peningkatan kapasitas penyuluh melalui Kostra Tani sangat penting. Penyuluh kita adalah Kopassus pertanian. Kita nggak boleh kalah, penyuluh itu adalah agen intelektual petani. Kalau di agenda mereka sistemnya tertinggal, semua tertinggal. Manajemen hulu dan hilir, manajemen pemupukan, manajemen penyiangan harus jelas dikuasai penyuluh," kata Mentan SYL pada Raker perdana dengan Komisi IV DPR.

Verval Simluhtan
Badan Pusat Statistik [BPS] melansir 15 sentra produksi padi Indonesia yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Lampung, Sumatera Utara, Banten, Aceh, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah.

Menuru Leli Nuryati, Pusluhtan tengah melakukan verifikasi dan validasi [Verval] BPP yang layak menjadi pilot project KonstraTani. Verval meliputi prasarana dan sarana khususnya TIK. "Apabila BPP terpilih mengalami kendala komputer, internet dan drone maka akan didukung oleh Kementan."

Di tempat terpisah, Kabid Penyelenggaraan Penyuluhan - Pusluhtan, I Wayan Ediyana menambahkan bahwa sesuai arahan Kapusluhtan maka kemampuan SDM di BPP turut menentukan mulai dari penyuluh, koordinator BPP, Admin dan bintara pembina desa [Babinsa] sehingga berperan maksimal mendukung AWR dari Kostra Tani yang dipusatkan di Kementan.

"Pusluhtan juga telah menyelesaikan Verval Simluhtan di tiga provinsi untuk pilot project 2019 yakni Yogyakarta, Banten dan Bali sesuai instruksi Kepala BPPSDMP Kementan dan koordinasi lapangan oleh Kepala Pusluhtan," kata I Wayan Ediyana di sela kunjungan di BPP Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali usai Verval Simluhtan oleh Kepala BPPSDMP Prof Dedi Nursyamsi, Kamis pekan lalu [31/10].

Jenis data yang diverifikasi untuk selanjutnya divalidasi meliputi data kelembagaan penyuluhan baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota maupun kecamatan. Ketenagaan penyuluhan mencakup penyuluh PNS, honorer [THL-TBPP], penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta, kelembagaan petani meliputi Poktan dan Gapoktan dan kelompok ekonomi petani [KEP] berikut profil anggota didukung nomor induk kependudukan [NIK] 16 digit dari Ditjen Dukcapil Kemendagri.

"Simluhtan sangat mendukung Kostra Tani terhadap akurasi data petani berdasarkan NIK dari Dukcapil mencapai target Satu Data Indonesia yang dicanangkan Presiden Jokowi sekaligus mendukung Stranas KPK," kata Leli Nuryati. [Tika/Liene]