Makassar, Sulsel [B2B] - Seluruh aparatur sipil negara [ASN] di Kementerian Pertanian RI dilarang keras oleh Menteri Andi Amran Sulaiman untuk menerima bingkisan Lebaran berupa barang, diskon harga, fasilitas khusus atau bentuk lainnya menurut definisi gratifikasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK]. Mentan juga mengimbau seluruh pengusaha dan asosiasi usaha di sektor pertanian untuk tidak memberikan bingkisan lebaran/parsel kepada pimpinan dan staf Kementan dalam bentuk apa pun.

"Kami tegas katakan, tidak boleh ada pejabat atau staf yang menerima parsel, bingkisan atau hadiah dari siapa pun. Saya tidak ingin integritas mereka diciderai dengan hal demikian," kata Mentan Amran Sulaiman di sela kunjungan kerjanya meninjau kesiapan stok pangan jelang Lebaran di Makassar, Sulsel Minggu (2/6).

Dia menambahkan bahwa hampir lima tahun memimpin Kementan, kinerja kementerian diakui positif oleh KPK dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme [KKN], begitu pula dengan Badan Pemeriksa Keuangan RI [BPK] memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian [WTP] dalam tiga tahun terakhir kepada Kementan. 

"Tahun 2017 dan 2018, Kementan mendapat penghargaan anti gratifikasi terbaik. Kami akan jaga komitmen tersebut. BPK juga sudah tiga tahun ini memberikan predikat WTP bagi Kementan," kata Mentan Amran Sulaiman.

Menurutnya, pencegahan gratifikasi dan korupsi akan mendorong ASN Kementan bekerja dengan integritas, dan menginstruksikan Inspektorat Jenderal Kementan [ItJenTan] dan pimpinan eselon satu aktif memantau perilaku dan potensi terjadinya KKN di Kementan.

Sebagaimana diketahui, upaya konkrit pencegahan KKN melalui melalui penguatan kegiatan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), SMS Center, Whistle Blowing System (WBS) dan pembentukan Unit Pengelolaan Gratifikasi (UPG) yang saat ini tentunya akan menjadi sarana pelengkap menjaga roda pemerintahan Kementan. [Budi]