Stok Bulog Aman, Kementan Tetap Jaga Produksi Beras Nasional
Advertorial
MUSIM KEMARAU yang melanda berbagai wilayah di Indonesia setiap tahun menjadi ancaman utama terhadap pengembangan sektor pertanian khususnya komoditas beras.
Dengan jumlah penduduk tergolong tinggi dengan kebutuhan untuk konsumsi beras nasional sekitar 2,4 juta ton per bulan, ketersediaan cadangan beras menjadi hal yang krusial.
Terkait dengan kebutuhan beras nasional dan stok beras yang tersedia apakah mampu mencukupi?
Dalam surat yang dikeluarkan oleh Perum Bulog per 9 Agustus 2018 Nomor B-1034/11/DO303/08/2018 lalu diketahui hingga Juli 2018 kemarin stok beras Bulog masih di kisaran 1,86 juta ton.
Sekedar informasi, cadangan beras nasional dinyatakan aman di kisaran 1 juta hingga 1,5 juta ton. Surat itu langsung ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI.
Stok cadangan beras pemerintah per akhir Juli 2018 adalah sebesar 1.861.404 ton yang terdiri atas pengadaan dalam negeri sebanyak 1.331.881 ton dan eks impor 529.523 ton.
Dengan stok yang dikuasai tersebut, Perum Bulog siap untuk melaksanakan penugasan yang diamanahkan pemerintah.
Untuk di sektor hulu, sejak Pemerintahan Jokowi – JK, Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai upaya yang mampu mendongkrak produksi gabah terutama pada musim kemarau.
Konsep “tiada hari tanpa tanam, tiada hari tanpa panen” yang di jalankan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman untuk menjaga ketersedian beras yang berkesinambungan setiap bulannya berdampak pada berbagai kebijakan yang mendukung hal tersebut.
Pendistribusian alat mesin pertanian atau Alsintan, pompa air yang masif serta pemanfaatan lahan rawa yang sebelumnya tidak pernah dilirik sebagai lahan produktif menjadi berbagai kebijakan yang diharapkan mampu mendongkrak produksi beras nasional.
Di musim kemarau, Kementan melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir kondisi puso pada areal persawahan. Dibandingkan periode Juli 2017, tercatat kondisi puso di Juli 2018 menurun drastis, tepatnya dari 2.074 hektar pada Juli 2017 menjadi 1.725 hektar pada Juli 2018.
Di samping itu, kondisi pertumbuhan luas tambah tanam (LTT) cukup menjanjikan.
Tercatat data yang dihimpun oleh Kementan, luas areal tanam pada periode Januari hingga April 2017 ke 2018 meningkat, tepatnya 5,4 juta hektar ke hampir 5,9 juta hektar.
Lebih jauh lagi, Kementan juga bekerja sama dengan berbagai pihak terkait serapan gabah di tingkat petani terutama dengan TNI AD dan Badan Urusan Logistik (Bulog).
Untuk mengetahui jumlah cadangan beras pemerintah, Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementan bersama Perum Bulog terjun langsung ke lapangan mengumpulkan cadangan beras pemerintah langsung dari petani.
Hasilnya cukup mengejutkan, terhitung Selasa (21/8) pukul 10.00 WIB, diketahui jumlah cadangan beras pemerintah meningkat hingga 2,027 juta ton atau meningkat sebanyak 166.418 ton dari bulan Juli 2018.
"Ya, jumlahnya naik hanya dalam waktu satu bulan dari Juli hingga Agustus 2018," kata Kepala BKP Kementan, Agung Hendriadi.
Tidak hanya itu. Ternyata cadangan beras pemerintah juga ada di tingkat penggilingan. Tercatat hingga 21 Agustus 2018 terdapat 1,230 juta ton beras masih tersimpan di gudang-gudang penggilingan padi baik besar, sedang atau kecil yang tersebar di seluruh Indonesia.
Untuk Jakarta, stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) diketahui mencapai 44.000 ton. Dari stok beras tersebut, Kementan meyakini mampu memenuhi kebutuhan beras nasional melalui produksi dalam negeri.
Belum lagi, yang terbaru, Kementan tengah memanfaatkan lahan rawa diperuntukan pada pertanaman padi. Estimasi lahan rawa yang akan dioptimalkan sekitar satu juta hektar yang tersebar di Sumatera dan Kalimantan.
Keterangan Foto: PJ Upsus Sumsel, Momon Rusmono (bercaping) memimpin tanam perdana padi IP 300 di Kabupaten Ogan Komering Ilir, untuk memastikan tiada paceklik di Provinsi Sumatera Selatan (Foto: Humas BPPSDMP Kementan/Pito)
Disclaimer : B2B adalah bilingual News, dan opini tanpa terjemahan inggris karena bukan tergolong berita melainkan pendapat mewakili individu dan/atau institusi. Setiap opini menjadi tanggung jawab Penulis
