HAMPIR 20 persen siswa sekolah menengah atas dan mahasiswa di Indonesia mendukung berdirinya khilafah Islam di negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia atas pemerintahan sekuler saat ini, seperti terungkap dari hasil jajak pendapat.

Toleransi beragama di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir tengah diuji di tengah pluralisme dan sebagian Muslim mempratikkan Islam moderat yang hidup rukun dengan minoritas Kristen, Hindu, dan kepercayaan tradisional. Perbedaan keyakinan diatur dalam konstitusi negara.

Jajak pendapat oleh sebuah organisasi di Jakarta memusatkan perhatian pada 4.200 siswa Muslim, kebanyakan di sekolah-sekolah papan atas dan universitas di pulau Jawa, yang jumlah penduduknya lebih dari setengah populasi di Indonesia.

Hampir satu dari empat siswa mengatakan bahwa mereka, dalam tingkat yang bervariasi, siap untuk berjihad untuk mencapai kekhalifahan.

"Ini menunjukkan bahwa pengajaran yang tidak toleran telah memasuki universitas dan sekolah menengah atas," kata juru bicara Alvara, yang melakukan survei tersebut, dalam laporannya yang dirilis pada Selasa.

"Pemerintah dan organisasi Islam moderat harus mulai mengambil langkah nyata untuk mengantisipasi hal ini dan hadir di kalangan siswa dengan bahasa yang mudah dimengerti," katanya.

Seorang juru bicara kepresidenan menolak berkomentar mengenai hasil jajak pendapat tersebut.

Kelompok Islam garis keras akhir tahun lalu memimpin demonstrasi jalanan massal melawan mantan gubernur Jakarta, seorang Kristen, yang mereka yakini menghina Islam. Mereka akhirnya berhasil menggagalkan pemilihan kembali Basuki Tjahaja Purnama pada April tahun ini, dan kemudian dipenjara karena didakwa melakukan penistaan agama.

Kelompok-kelompok seperti Front Pembela Islam (FPI) menyerukan agar undang-undang syariah diberlakukan di negara tersebut dan percaya bahwa pemimpinnya seharusnya hanya Muslim.

Survei tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar siswa tidak setuju dengan pembentukan kekhalifahan dan kekerasan Islam.

Namun pihak berwenang berulang kali memperingatkan terhadap pengaruh radikal pemikiran radikal di antara organisasi mahasiswa dan dalam kegiatan di kampus.

Presiden Joko Widodo dan pemerintahnya berusaha menahan meningkatnya pengaruh kelompok garis rambut, terutama di perguruan tinggi dan pesantren.

Keputusan presiden yang melarang organisasi sipil yang dianggap bertentangan dengan ideologi negara sekuler negara tersebut telah disetujui oleh parlemen bulan lalu. Hizbut Tahrir, sebuah organisasi yang menyerukan pembentukan kekhalifahan di Indonesia, adalah kelompok pertama yang dibubarkan berdasarkan keputusan tersebut.

Presiden Jokowi telah menyambangi beberapa pesantren di seluruh Indonesia yang menekankan keanekaragaman dan pentingnya persatuan nasional.

Pada September, Presiden Jokowi mengadakan pertemuan dengan sekitar 3.000 rektor universitas untuk memasukkan Pancasila dalam kurikulum pendidikan seperti dikutip Reuters yang dilansir MailOnline.