Dampak Kemarau, Ditjen PSP Kementan Kerahkan Tim Mitigasi Kekeringan
Advertorial
KEBERLANJUTAN produk pertanian dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain iklim, sumberdaya, teknologi, pemasaran, dan manusia sebagai pelaku usaha.
Kementerian Pertanian RI mempunyai tugas untuk menjaga keharmonisan semua faktor, yang berpengaruh terhadap produk pertanian, mengingat salah satu misinya adalah ketahanan pangan dan keberlanjutan pangan nasional.
Mengatasi musim kemarau yang diprediksi mengalami puncaknya pada Agustus dan September 2018, Kementan melakukan langkah antisipatif untuk tetap menjaga produksi padi nasional. Selain mendorong penggunaan bibit padi yang cocok untuk lahan kering, Kementan juga menyiapkan pompanisasi di sejumlah daerah untuk pengairan.
Sebagaimana target yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman, Kementan tetap menargetkan pertanaman satu juta hektar pada Agustus 2018 . Menyikapi hal itu, Kementan membentuk tim khusus yang secara langsung turun ke lapangan untuk membantu petani yang membutuhkan air untuk pengairan.
Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Pending Dadih Permana mengungkapkan tim khusus ini telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk melakukan pemetaan dan mitigasi terhadap daerah sentra produksi pertanian.
“Kami turunkan tim khusus untuk berkoordinasi dengan pihak terkait antara lain TNI, Kementerian PUPR, dan pemerintah daerah setempat dalam memetakan permasalahan, negosiasi penggelontoran air dari bendungan, serta terlibat langsung melaksanakan pengawalan gilir giring sesuai jadwal yang disepakati,” kata Pending melalui keterangan tertulis.
Pending menetapkan bahwa pemberian air irigasi difokuskan dan diprioritaskan terhadap wilayah-wilayah yang berpotensi akan mengalami gagal panen.
Penerapan jadwal gilir giring atau membagi jadwal pengairan yang sudah disusun di tingkat daerah akan diawasi secara ketat. Hal ini dilakukan agar lahan pertanian yang rawan kekeringan mendapatkan pasokan air yang cukup.
“Kami meminta daerah untuk dapat menggerakkan bantuan pompa air ke wilayah-wilayah yang masih memungkinkan untuk mengoptimalkan sumber daya air yang ada,” katanya.
Pending menetapkan bahwa pemberian air irigasi difokuskan dan diprioritaskan terhadap wilayah-wilayah yang berpotensi akan mengalami gagal panen. Penerapan jadwal gilir giring atau membagi jadwal pengairan yang sudah disusun di tingkat daerah akan diawasi secara ketat. Hal ini dilakukan agar lahan pertanian yang rawan kekeringan mendapatkan pasokan air yang cukup.
Selain itu, melibatkan TNI dalam pelaksanaan piket petugas pada tiap lokasi ‘bangunan bagi air’ pada sistem irigasi, untuk menghindari pengambilan air secara illegal pada saluran bagian hulu.
“Masyarakat dan seluruh aparat juga akan didorong untuk bergotong royong membersihkan sampah-sampah yang terdapat pada saluran irigasi,” tambah Pending.
Khusus untuk bantuan pompa air, tahun 2018 ini sudah tersebar bantuan pompa air ukuran kecil sebanyak 3.897 unit, pompa air ukuran sedang 4.769 unit, dan pompa ukuran besar 1.381 unit.
“Kami meminta daerah untuk dapat menggerakkan bantuan pompa air ke wilayah-wilayah yang masih memungkinkan untuk mengoptimalkan sumber daya air yang ada,” katanya.
Selain mengerahkan tim khusus langsung ke lapangan, Kementan juga sudah membentuk posko penanganan kekeringan. Berdasarkan data Ditjen Tanaman Pangan, areal persawahan yang terkena kekeringan hingga pertengahan Agustus 2018 seluas 127.101 hektar, dan puso 25.405 hektar.
Kekeringan terbesar terjadi pada Mei hingga Juli 2018, yang terdampak kekeringan mencapai 87.827 hektar dan sampai terjadi puso seluas 22.153 hektar. Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadi provinsi yang paling terdampak kekeringan.
Persentase puso di Pulau Jawa hanya 1.42% dan di luar Jawa 0.19%, sehingga secara nasional lahan sawah terkena puso hanya 0.69%.
Dampak puso masih sangat kecil dibanding dengan luas tanam yang ada, sehingga tidak akan mengganggu produksi nasional.
Kunci keberhasilan menekan puso tahun ini juga berkat koordinasi dan kerja sama di antara instansi terkait yang tugas, fungsi, dan kewenangannya dapat mendukung upaya antisipasi kekeringan.
Ditjen PSP menyebutkan Posko didirikan di beberapa kabupaten yang terdampak kekeringan seperti Indramayu, Karawang, Bandung, Boyolali, dan Tuban.
“Pemerintah telah memberikan bantuan pompa air, membangun embung, dam parit, long storage, pompanisasi, dan perpiaan yang dapat menambah pasokan air bagi tanaman terutama musim kemarau," kata Pending.
Selain itu, perbaikan saluran irigasi tersier untuk menjamin volume air cukup sampai pada lahan sawah yang berada di ujung saluran.
Di Kabupaten Indramayu, kerjasama Kementan dan instansi terkait lainnya dapat menyelamatkan lahan sawah yang terancam kekeringan seperti di Kecamatan Losarang dan Kandanghaur masing-masing seluas 1.329 hektar dan 445 hektar.
Sementara di Boyolali, penanganan kekeringan melalui pompanisasi mampu menyelamatkan lahan persawahan seluas 490 hektar dan 25 hektar masing-masing di Desa Sawir, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban begitu pula dengan di Desa Moho, Kecamatan Andong, Boyolali.
Penanganan kekeringan juga dilakukan di areal lahan persawahan di Desa Sumber Sari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.
Dari lahan seluas 350 hektar terdapat areal lahan sawah seluas 60 hektar di bagian hilir yg tidak dapat terairi. Sebagai langkah antisipasi kekeringan di wilayah tersebut, Kementan memberikan bantuan tujuh unit sumur pantek melalui Gapoktan Sumber Mukti.
"Bantuan tersebut sudah bisa dimanfaatkan untuk mengairi areal persawahan seluas 30 ha," kata Pending.
Keterangan Foto: Penanganan dampak kekeringan oleh Tim Mitigasi Kekeringan Kementan (Foto: Humas Kementan)
Disclaimer : B2B adalah bilingual News, dan opini tanpa terjemahan inggris karena bukan tergolong berita melainkan pendapat mewakili individu dan/atau institusi. Setiap opini menjadi tanggung jawab Penulis
