Simluhtan Acuan Pemerintah Salurkan Bansos Petani Gurem

Indonesian Farmers` Data is a Reference of Social Assistance for Farm Workers

Editor : M. Achsan Atjo
Translator : Dhelia Gani


Simluhtan Acuan Pemerintah Salurkan Bansos Petani Gurem
TELEKONFERENSI SIMLUHTAN: Kepala BPPSDMP Kementan, Prof Dedi Nursyamsi memimpin telekonferensi dengan pejabat dinas terkait dari 34 provinsi [Foto: Humas Pusluhtan]

Jakarta [B2B] - Kementerian Pertanian RI menegaskan adanya bantuan sosial [Bansos] berupa Sembako bagi petani gurem, yang akan dikelola pemerintah daerah mengacu pada Simluhtan. Sementara honor dan Bantuan Operasional Penyuluh [BOP] bagi penyuluh THLTB-PP tidak termasuk refocusing anggaran pandemi Covid-19. Kebijakan tersebut untuk memastikan sektor pertanian tetap produktif mendukung pemenuhan kebutuhan pangan 267 juta jiwa.

Hal itu dikemukakan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian [BPPSDMP] Prof Dedi Nursyamsi di Jakarta, Rabu [29/4] pada Telekonferensi Validasi Data Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian yang dihadiri Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian [Pusluhtan] Leli Nuryati; para pejabat Pusluhtan, kepala dinas pertanian provinsi maupun kabupaten/kota dan sejumlah penyuluh pertanian pusat.

"Terkait hal itu, petani harus masuk kelembagaan agar pengelolaan dan pengorganisasian lebih mudah, karena dalam waktu dekat akan ada Bansos berupa Sembako bagi petani gurem. Semua data harus masuk dan harus terus di-update ke dalam Simluhtan, termasuk data petani penggarap dan buruh tani," kata Dedi Nursyamsi.

Dia juga memastikan bahwa honor THLTB-PP dan BOP untuk penyuluh tidak termasuk yang di-refocusing, jadi aman untuk kegiatan pendampingan dan pengawalan petani mendukung pemenuhan kebutuhan pangan rakyat di tengah pandemi Covid-19.

Hal itu sejalan dengan instruksi Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo bahwa kelembagaan penyuluhan pertanian akan berfungsi dengan baik apabila didukung oleh tenaga penyuluh yang menjalankan tugas dalam melaksanakan fungsi penyuluhan pertanian. Pelaksanaan fungsi penyuluhan pertanian antara lain dalam hal penyusunan dan pengelolaan database kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian.

"Penyusunan database sangat penting untuk merancang penguatan dan bimbingan kelembagaan dan ketenagaan di bidang pertanian serta peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya, dan swasta," kata Dedi Nursyamsi pada telekonferensi yang diikuti 80 partisipan dari 34 provinsi.

Sebagaimana diketahui, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) melalui Komando Strategis Pembangunan Pertanian di Kecamatan [KostraTani] berperan melakukan validasi data. Pertama, kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan atau data BPP berdasarkan klasifikasi, status bangunan [milik sendiri atau menumpang] serta kondisi bangunan ]baik atau rusak] serta kelembagaan penyuluhan di desa atau Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan seluruh Indonesia. Kedua, ketenagaan penyuluhan pertanian, baik penyuluh PNS, THL-TB dan swadaya. [Liene]

Jakarta [B2B] - Indonesian government will refer to the Agricultural Extension Management Information System database [Simluhtan] of the Agriculture Ministry if the ministries/agencies to use other sources of information to provide assistance to farmers and through farmer groups [Poktan] and farmer groups combined [Gapoktan] who developed by the Agricultural Extension Center [Pusluhtan] as an online application refers to population data at the Directorate General of Population and Civil Registry of Indonesian Home Affairs Ministry [Dukcapil Kemendagri].