UN, Mendikbud Diminta Batalkan Hasil Ujian karena Melanggar UU
Education Minister Urged Cancel results of the National Exam due Violated Law
Reporter : Rizki Saleh
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Novita Cahyadi
Minggu, 28 April 2013
Gedung MPR-DPR Senayan Jakarta (Foto: zona-kita.com

 

Jakarta (B2B) - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan didesak untuk membatalkan nilai Ujian Nasional (UN) 2013 sebagai salah satu penentu kelulusan siswa didik. Secara hukum, UN tidak sah karena tidak bisa dilaksanakan serentak.

Anggota Komisi X DPR, Nasrullah Larada dan Reni Marlinawati mengatakan pelaksanaan UN 2013 menyimpang dari tiga prinsip dasar pelaksanaan yang meliputi adil, serentak dan menjamin kepastian kualitas hasil ujian.

Kedua anggota DPR ini menilai aturan yang dilanggar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, M Nuh adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional dimana Badan Standar Nasional Pendidikan melakukan validasi serta bank data. Namun saat ini ditender oleh Balitbang. Terakhir adalah UU Sistem Pendidikan Nasional Pasal 58 tentang evaluasi anak didik dilakukan oleh pendidik.

"Maka parameter kelulusan melalui UN pun tidak menjamin kualitas hasil ujian. Oleh karena itu Kemendikbud wajib membatalkan nilai UN sebagai salah satu penentu kelulusan siswa didik," kata Nasrullah Larada ketika dihubungi di Jakarta, Sabtu (27/4)

Reni Marlinawati mengatakan," "UN secara nasional tidak sah secara hukum, karena dalam UU dinyatakan bahwa UN harus dilakukan serentak. Tidak boleh ada penundaan," kata Reni dalam rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (26/4).

Keduanya berpendapat, hasil UN tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) tidak sah dan ilegal. Pasalnya, banyak aturan yang dilanggar dalam pelaksanaan UN pada tahun ini. 

Reni mengatakan, terdapat pos operasional standar pelaksanaan UN dimana di dalamnya mencakup pencetakan, pengambilan soal dari bank data, ujian harus dilaksanakan serentak. Kemudian murid tenang dan pengawas melakukan tugasnya dengan baik.

"Namun, situasi yang tercipta di lapangan, pelaksanaan UN tidak serentak. Kemudian adanya soal fotokopi, anak tidak nyaman dalam menjawab soal karena lembar jawaban terlalu tipis," ungkap Reni.

 


 

Jakarta (B2B) - The Ministry of Education and Culture urged to cancel the National Examination (UN) in 2013 as a determinant of student graduation. By law, implementation of the UN illegal, due was not conducted simultaneously throughout Indonesia.

Member of House Commission X, Nasrullah Larada and Reni Marlinawati said, implementation of the UN in 2013 to deviate from the implementation of the three principles of fair, simultaneous, and guaranteeing the quality of student test result.

Assess the second member of this House, the rules are violated Minister of Education and Culture, M Nuh is a government regulation (PP) No. 19 of 2005 on National Education Standards in which National Education Standards Agency and validate the data bank. But in fact tender conducted by the Research and Development in the Ministry of Education. Lastly, is the National Education System Law Article 58 on the evaluation of the students conduct by educators.

"Parameter passing through the UN does not guarantee the quality of the test result. Therefore the Ministry shall cancel the value of the UN as one of the determinants of graduation students," said Nasrullah Larada when contacted in Jakarta, Saturday (27/4)

Reni Marlinawati says, "UN, a nationally breaking the law, due the law stated that the UN should be conduct simultaneously. Should not be any delay," said Susan in a working meeting with the House of Representatives Commission X Minister of Education and Culture at the Parliament Building, Jakarta, Friday (26/4).

Both argue, the level of the UN High School (SMA) is invalid and illegal. Because, a lot of rules that have been violated in the implementation of the UN this year.

Reni said, there is a standard implementation of the UN operational posts include printing, exam questions from the data bank, the test must simultaneously. Conditions of students in the ready and quiet, instead of panicking, and supervisors do their job well.

"However, the situation created in the field, implementation of the UN are not simultaneous. Then the matter is photocopied, the child is not comfortable in answer questions due answer sheets are too thin," said Reni.

 
TERKAIT - RELATED