Jakarta (B2B) - Rencana akuisisi PT Bank Mandiri dan PT Bank Tabungan Negara (BTN) tidak akan dilanjutkan, karena kedua bank memiliki karakteristik pelayanan berbeda.

"BTN ini bank khusus yang dibangun untuk menunjang sektor perumahan rakyat, sebaiknya bank khusus tidak di-merger dengan bank umum," kata Menko Perekonomian Chairul Tanjung usai rapat koordinasi membahas BUMN di Jakarta, Kamis.

Tanjung mengatakan, Indonesia sebenarnya memerlukan satu bank besar yang mampu bersaing di kawasan Asia Tenggara, namun belum ada bank nasional yang mampu bersaing secara kompetitif menjelang Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

"Bank Mandiri tidak masuk 10 besar perbankan di ASEAN, padahal yang terlibat dalam proses pembentukan kebijakan, yang selalu diundang itu 10 bank besar. Itu merugikan kita, dan kita perlu bank besar," katanya.

Untuk itu, pemerintah sedang mengaji terkait kemungkinan merger bank BUMN pada masa mendatang, yang dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintahan baru untuk mengambil keputusan terkait penguatan perbankan nasional.

"Bank umum sebaiknya di-merger dengan bank umum lain. Karena waktu yang singkat dalam pemerintahan ini, maka pengkajian dilakukan, tapi akan disampaikan sebagai rekomendasi ke pemerintahan berikutnya," katanya.

Namun, Tanjung memastikan rencana penyatuan bank BUMN, tidak menyangkut salah satu bank tertentu, dan kajian itu dilakukan secara menyeluruh terhadap lingkungan serta pondasi perbankan nasional secara keseluruhan.

"Kita tidak membicarakan satu bank dengan yang lain secara spesifik, tapi yang dikaji adalah arsitektur perbankan secara nasional, dan dalam hal ini perbankan BUMN dikaji satu sama lain termasuk bank-bank yang punya tugas khusus," katanya. 

Rencana akuisisi BTN oleh Bank Mandiri pernah diwacanakan Menteri BUMN, Dahlan Iskan; salah satunya alasannya untuk membantu BTN dalam memenuhi tingginya permintaan masyarakat terhadap akses perumahan.

Namun, Presiden Susilo Yudhoyono melalui Sekretaris Kabinet, Dipo Alam, meminta rencana strategis itu tidak dilanjutkan, karena berpotensi menimbulkan dampak luas menjelang pemilihan umum dan berakhirnya Kabinet Indonesia Bersatu II.