Bogor, Jabar [B2B] - Kementerian Pertanian RI telah menetapkan arah kebijakan pembangunan pertanian, yaitu Pertanian Maju, Mandiri dan Modern. Arah kebijakan ini menjadi pedoman untuk bertindak cerdas, tepat, dan cepat bagi jajaran Kementerian Pertanian.

Pedoman tersebut juga dimanfaatkan untuk mencapai kinerja yang lebih baik, mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, memanfaatkan teknologi mutakhir, dan korporasi petani melalui optimalisasi Peran Penyuluhan dalam pendampingan Program Swasembada Pangan di Tingkat Kostratani [BPP] dan Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian [WKPP].

Hal ini dikatakan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo saat memberikan arahan didepan 9.514 orang penyuluh pertanian yang baru saja diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja [PPPK] yang dilaksanankan secara offline dan online, Senin [5/4].

Mentan Syahrul mengatakan bahwa keberadaan penyuluh sangat vital. Khususnya dalam melakukan pembinaan kepada petani guna memastikan penerapan teknologi pertanian yang direkomendasikan, memfasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani. 

Juga memfasilitasi pengembangan kemitraan dengan pelaku usaha, meningkatkan akses petani terhadap modal, prasarana dan sarana pertanian serta pasar.

Menurutnya, hal ini bermuara pada peningkatan produksi dan produktivitas, peningkatan kualitas dan kontinuitas produksi, usaha tani yang berorientasi bisnis, serta penguatan kelembagaan petani menjadi kelembagaan ekonomi menuju korporasi berbasis kawasan.

"Kegiatan pembinaan tersebut dilakukan melalui pengawalan dan pendampingan Penyuluh Pertanian secara optimal, serta dukungan beberapa program Kementerian Pertanian, khususnya pada program Pengembangan Komando Strategis Pembangunan Pertanian tingkat Kecamaatan [Kostratani]," kata Mentan Syahrul.

Menteri Pertanian dengan tegas juga menyampaikan penyuluh pertanian adalah garda terdepan pembangunan pertanian nasional, untuk itu kesejahteraan penyuluh harus diperhatikan guna memaksimalkan perannya dalam mendampingi petani dalam rangka menjaga stabilitas pangan nasional. 

“Pengangkatan Penyuluh Pertanian yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja [PPPK] dari THL-TBPP merupakan upaya yang telah kita perjuangkan sejak lama, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 yang merupakan perubahan atas Peraturan sebelumnya [Nomor 2 Tahun 2019] tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh,” ungkap Mentan SYL.

Mentan juga  menyampaikan ucapan selamat kepadda para THL-TBPP yang telah lulus dan diangkat menjadi penyuluh pertanian PPPK.

"Saya percaya dan yakin para penyuluh pertanian PPPK dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara amanah sehingga tujuan pembangunan pertanian dapat tercapai," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian [BBPSDMP], Dedi Nursyamsi, mengatakan Coaching Penyuluh Pertanian PPPK diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi penyuluh pertanian, khususnya PPPK, guna mengoptimalkan kegiatan pembinaan, pengawalan, dan pendampingan kepada petani. 

"Melalui kegiatan ini, diharapkan PPPK mampu menjadi ASN yang profesional, mandiri, dan berdaya saing, serta responsif dalam pelaksanaan tugasnya agar mampu memecahkan permasalahan petani di lapangan sesuai disiplin ilmu pengetahuan yang dimiliki, metodologi dan teknis analisis yang tepat sesuai potensi wilayah masing-masing,” katanya.

“Diharapkan nantinya penyuluh pertanian juga harus cepat, cermat, akurat, memiliki target yang jelas, mampu bekerja sama, taat aturan, dan siap serta memiliki kemampuan dalam menghadapi perkembangan teknologi di Era Revolusi Industri 4.0 yang menuntut perubahan yang dinamis,” sambung Dedi. [Cha]