Jakarta [B2B] - Fokus gerakan penyuluhan pertanian berada di Balai Penyuluhan Pertanian [BPP]. Perannya diarahkan untuk menguatkan fungsinya sebagai ´pos simpul koordinasi´ perencanaan pembangunan pertanian di kecamatan juga menjadi pusat data dan informasi, konsultasi agribisnis, pembelajaran dan pengembangan kemitraan.

Transformasi BPP berkarakter off farm bukan sekadar budidaya [on farm] adalah target Kementerian Pertanian RI bersama Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project [SIMURP] menyokong dan mengawal hadirnya BPP ideal berwawasan Pertanian Cerdas Iklim/Climate Smart Agriculture [CSA].

Sejumlah Penyuluh Pusat Kementan selaku Tim dari National Project Implementation Unit [NPIU] SIMURP melakukan verifikasi on the spot pada sejumlah BPP yang menjadi Nomine [diusulkan] oleh 10 pemerintah provinsi [Pemprov] lokasi kegiatan CSA selaku Nominator [pengusul] BPP di wilayahnya untuk meraih Penghargaan SIMURP 2023.

Kementan bersama Program SIMURP menetapkan Petunjuk Pelaksanaan [Juklak] sebagai rujukan bagi para pengelola dan pelaksana Program SIMURP, untuk memberi penilaian pada BPP yang layak meraih predikat BPP tingkat Nasional kegiatan Program SIMURP.

Upaya Program SIMURP sejalan arahan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman bahwa fungsi BPP harus ditingkatkan untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian.

"Sektor pertanian sangat strategis sebagai salah satu pilar ketahanan negara. Pertanian membutuhkan SDM yang tangguh dan menguasai budidaya hingga teknologi," katanya.

Hal senada dikemukakan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementan [BPPSDMP] Dedi Nursyamsi bahwa BPP adalah ´rumahnya penyuluh´ yang menjadi garda terdepan pembangunan pertanian nasional.

"BPP merupakan unit penunjang penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang administrasi, pengaturan, pengelolaan dan pemanfaatannya adalah tanggung jawab pemerintah daerah," katanya.

Petunjuk Pelaksanaan
Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian BPPSDMP Kementan [Pusluhtan] Bustanul Arifin Caya mengatakan Pusluhtan menyusun Juklak sebagai panduan pengelola dan pelaksana SIMURP di pusat [NPIU], provinsi [PPIU], Kabupaten [KPIU] dan Kecamatan [BPP] serta pemangku kepentingan lainnya.

"Pelaksanaan penilaian dilakukan untuk menilai BPP yang layak menjadi BPP level Nasional dari lokasi kegiatan SIMURP tahun 2023," kata Bustanul yang juga menjabat Direktur NPIU SIMURP pada Juklak yang dia teken selaku Kapusluh.

KEP yang dicalonkan, kata Bustanul, harus memenuhi Persyaratan Umum antara lain BPP berada di lokasi kegiatan SIMURP pada 24 kabupaten di 10 provinsi; memiliki dokumen kepemilikan/sertifikat tanah/surat hibah dan sejenisnya untuk bangunan BPP;

"Bangunan BPP sesuai standar minimal bangunan BPP; tersedia sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penyuluhan; memiliki lahan percontohan; dan memiliki programa penyuluhan dalam dua tahun terakhir," katanya.

Sementara Persyaratan Administrasi berupa identitas calon BPP yang akan memperoleh penghargaan; lembar rekomendasi kepuasan kelompok tani atau gabungan kelompoktani [Gapoktan]; instrumen penilaan dari unsur dan sub unsur/indikator.

"Rekapitulasi Penilaian BPP oleh pimpinan dinas yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan kabupaten; usulan Hasil Penilaian Calon BPP Penerima Penghargaan; dan Usulan/Rekapitulasi hasil penilaian calon BPP yang akan memperoleh penghargaan tingkat provinsi," kata Bustanul.

Project Manager SIMURP, Sri Mulyani mengatakan penilaian terhadap BPP nomine di lokasi mengacu pada sejumlah aspek yakni sarana prasarana, SDM, manajemen operasional dan aktivitas di wilayah kerja BPP.

"Sementara metodenya, selain persyaratan umum dan administrasi juga observasi lapangan, untuk menilai langsung kinerja BPP nomine menggunakan instrumen penilaian, sedangkan prosedur penilaian dilakukan secara berjenjang dari tingkat kabupaten hingga pusat," katanya. [timsimurpkementan]